NKRI Wadah Elemen Bangsa Yang Majemuk

Dalam Hal Suku, Bahasa, Budaya dan Agama.

JO, Sukoharjo – Reformasi tidak hanya menjadi regulasi munculnya reformasi hukum dan ekonomi saja, melainkan juga diikuti munculnya reformasi politik. Dan terjadi sejumlah ekspansi-ekspansi gelombang politik internasional, baik itu dari barat maupun dari timur tengah.

“Dampaknya kita melihat adanya pemunculan kembali wacana piagam Jakarta sebagai sebuah lintasan sejarah dibentuknya pancasila yang pernah menggunakan redaksi “wajib menjalankan syariat bagi pemeluk agama Islam,” papar Ahmad Safari, Ketua Lembaga Al Birru, disela Diskusi Publik dalam rangka “Menjaga Nasionalisme Ditengah Upaya Penegakan Khilafah Islamiyah Di Indonesia”

“Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya,” papar Drs. H. Abdullah Faishol, M. Hum – Katib Syuriah PCNU Sukoharjo, sekaligus Direktur Aswaja Institute.

IMG_20150422_161719Ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Tambah Abdullah Faishol, masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah.

“Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (nation states) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia,” katanya, secara lengkap materi yang disampaikan adalah “Berbangsa Dan Bernegara Dalam Pandangan Syariat Islam.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. NKRI dibentuk guna mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat mejemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama.

Sudah menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan memperkuat keutuhan NKRI. Oleh karena itu, setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal. Sebab akan menimbulkan mafsadah yang besar dan perpecahan umat.

“Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya Islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi,” tegas Abdullah Faishol.

Diskusi Publik dilaksanakan di RM. Embun Pagi – Bendosari, Sukoharjo. Rabu, 22 April 2015, Jam 12.00 WIB sampai selesai.

Setidaknya dihadiri seratusan peserta dari Perwakilan Ormas Islam, Perwakilan Ormas Kepemudaan, Perwakilan Mahasiswa dan Pelajar, Perwakilan Mahasantri dan Santri serta Media. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *