Kanwil Pajak Kejar Pengemplang Pajak

JO, Sukoharjo – Kanwil DJP Jawa Tengah II menyatakan serius menangani kasus pelanggaran pajak. Baik itu tidak membayar pajak, maupun memalsukan pajak. Bila kedapatan melanggar, seluruh wajib pajak bisa dikenai sanksi pidana.

Seperti dalam kasus pengemplang pajak 11 Milyar dari CV Lestari Jaya. Ternyata selain dua tesangka yang saat ini sudah masukpersidangan yakni Sasanti dan Vinod Kumar, masih ada tiga calon tersangka pajak tersebut yang sudah berstatus DPO.

Dijelaskan Kepala Kanwil DJP Jateng II, Yoyok Satiotomo, pengungkapan kasus tindak pidana pajak dengan kerugian Negara sebesar Rp 11,1 milyar tersebut merupakan kasus terbesar di Jawa Tengah. Sekaligus kasus perdana yang disidangkan di Sukoharjo.

“Kasus pidana pelanggar pajak dengan tersangka Sasanti dan Vinod Kumar ini merupakan kasus terbesar selama 5 tahun terakhir. Selain dua terdakwa yang saat ini sudah mulai sidang, kita bidik tiga orang lagi untuk dijadikan tersangka, saat ini ketiganya masuk DPO,” kata Yoyok Satiotomo saat memberikan rilis kasus pidana pajak yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Ditambahkan Yoyok, saat ini Kanwil DJP Jateng II yang meliputi Solo raya, Kedu dan Banyumas sedang menangani 5 kasus pidana pajak lagi. Satu diantaranya di Soloraya. “Saat ini masih ada sekitar 5 kasus yang ditangani. Modus kasus pidana pajak rata-rata sama yakni pemalsuan setoran pajak,” imbuh Yoyok.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Joko Susanto SH mengatakan pihaknya baru kali ini menangani kasus pidana khusus masalah ekonomi lainnya, yakni soal pajak.

“Ini kasus perdana di Kejari Sukoharjo, limpahan dari Kejati Jateng atas laporan dari Kanwil DPJ Jateng II. Kami menyiapkan tim jaksa khusus yang dipimpin oleh Kasi Pidsus. Nanti disiapkan 5 jaksa dari Kejari Sukoharjo dan 3 jaksa dari Kajati Semarang,” tandas Joko Susanto.

Diketahui saat ini kasus pengemplang pajak Sasanti Dwi Utami dan Vinod Kumar Agarwal, karyawan PT Lestari Jaya masih disidangkan di PN Sukoharjo. Keduanya didakwa melakukan pelanggaran UU nomor 16 tahun 2000, yakni dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Bahkan diketahui menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp 11,1 milyar lebih – jia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *