PDIP Dorong Presiden Keluarkan Perpu

 Aria Bima Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP,

JO, Solo – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk mensikapi polemik calon tunggal, yang terjadi di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak, Desember mendatang.

Pasalnya jika mengacu kepada aturan lama justru akan menyengsarakan rakyat banyak di daerah.
“Secara substantif Pilkada kan representasi dari suara rakyat dalam memilih pemimpinya. Namun jika hal tersebut batal lantaran hanya karena hanya ada satu pasangan calon tunggal,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima kepada wartawan, Sabtu (8/8/2015 ). itu kan justru prosedur mengalahkan substansi, tegasnya.

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, menurut Aria Bima, yang memperpanjang hari pedaftaran dan memundurkan pemilihan di daerah bersangkutan jika hanya ada satu pasangan calon menurutnya bukan solusi yang pas.

“Jika masa pendaftaran diperpanjang, justru memperkuat indikasi calon boneka,” tegas Aria.

Sehingga pasangan calon yang muncul bukanlah yang sebenarnya dan apabila sampai diundur karena tidak ada calon lain, maka yang akan rugi daerah setempat, karena status kepala daerahnya hanya pelaksana tugas (Plt). Itu artinya kewenanganya sangat terbatas dan anggaran tidak bisa diturunkan karena tidak adanya kepala daerah.

“Maka iklim demokrasinya jika mengacu aturan itu akan menjadi tidak sehat,” terang anggota DPR asal Dapil Solo dan Sukoharjo ini.

Disampaikanya, untuk memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, pemerintah semestinya segera mengeluarkan Perpu baru. Dimana dalam aturan itu Pilkada tetap bisa berlangsung meskipun hanya ada satu pasangan calon.

“Untuk mekanismenya bisa saja diatur melawan kotak kosong ataupun secara aklamasi,” pungkasnya. – tyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *