Babak Baru Sengketa Sriwedari?

Plasa Sriwedari saat digunakan pameran ketahanan pangan pemkot Solo. Minggu (18/10/2015)

JO, Solo – Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, pada 29 September 2015 telah memberikan aanmaning yang pertama dan PN juga memberi teguran pada pihak-pihak yang bersengketa, dan termohon eksekusi telah memahami apa yang disampaikan pengadilan.

Dalam mediasi tersebut belum ada tawaran penyelesaian masalah dari berbagai pihak yang bersengketa. Karena itu, dalam pertemuan berikutnya, yang rencananya dilakukan 27 Oktober 2015 mendatang diharapkan tercapai titik temu yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.

PN sendiri pun belum memiliki rencana eksekusi lahan Sriwedari lantaran tidak mudah.  Sebab, proses eksekusi harus berjalan sesuai perturan undang-undang.

Sementara itu, termohon eksekusi M Jaril bersikukuh menolak rencana eksekusi lahan Sriwedari seluas 10 hektare tersebut, dengan alasan ahli waris tidak berhak atas tanah Sriwedari karena masih dalam ranah sengketa. Selain itu, eksekusi lahan yang terletak di jantung Kota Solo ini rentan menimbulkan  kerawanan sosial.

“Kita akan menunggu hasil mediasi yang kedua, seandainya hasilnya  tidak sesuai harapan, kemungkinan terburuknya akan melanjutkan proses hukum terhadap ahli waris RMT Wirjodiningrat,” terang M. Jaril, saat dimintai keterangan terkait kemungkina terjeleknya dari mediasi yang kedua nanti.

Sedangkan tanggapan kuasa hukum ahli waris RMT Wirjodiningrat, Anwar Rachman, bahwa tuduhan yang dilaporkan M Jaril tidak benar. Dan menyatakan hal ini bukan yang pertama kali dilaporkan, tetapi sudah dua kali menggugat, namun kalah dalam proses hukum di pengadilan,

“Bahwa kuasa hukum ahli waris kurang memahami duduk persoalan sebenarnya,”.terang M. Jaril melalui telpon genggamnya. Sabtu (17/10/2015)

Ditambahkan Jaril, dirinya tidak tahu menahu tentang latar belakang kuasa hukum ahli waris Wiryodingrat, Anwar Rachman, apakah cukup kompeten menangani kasus ini. Adanya isu akan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri terkait sengketa Sriwedari menurut Jaril justru menambah peluang permasalahan baru.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kuasa hukum M Jaril, Heru Notonegoro, mengatakan, ahli waris Wiryodiningrat dinilai sudah tidak berhak atas tanah Sriwedari karena telah melepasnya kepada kliennya pada 2006 melalui perjanjian atau kuasa yang tertuang dalam akta notaris pada 3 Maret 2006.

“Perjanjian itu hingga kini masih berlaku,” ucap Heru. Oleh sebab itu, pihaknya sangat menyayangkan Pemkot Solo yang tetap melayani ahli waris Wiryodiningrat. Bahkan, ahli waris sampai kini masih bersengketa secara perdata dan pidana dengan kliennya.

Dikesempatan terpisah, Penjabat Wali Kota Solo Budi Suharto menjelaskan, mediasi yang digelar beberapa waktu lalu, baru tahap awal sehingga Pemkot belum memberikan tawaran mengenai penyelesaian secara damai.

“Pokoknya kami ikuti semua prosesnya,” ujarnya. Budi. Pj Walikota Solo itu enggan berkomentar, ketika ditanya tentang rencana Pemkot melakukan Peninjauan Perkara (PK) ke Mahkamah Agung (MA) setelah dinyatakan kalah dalam sengketa lahan Sriwedari. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *