FKLK: Dukung Pemerintahan Pro Rakyat

JO, Solo – Forum Komunikasi Lintas Kultural (FKLK) menggelar kegiatan Temu Tokoh Dalam Rangka Menyambut Tahun Baru 2016, dengan mengangkat sebuah tema “Mari Perkokoh Persatuan & Dukung Program Pemerintah Yang Pro Rakyat”, Dilaksanakan dipenghujung tahun ini di Auditorium Lantai 2 RM. Nogiri Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Banjarsari Solo, Rabu 30 Desember 2015.

Seperti diketahui usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki 1 (satu) tahun pada 20 Oktober 2015. “Kabinet Kerja” hingga kini telah melakukan sejumlah kebijakan positif dengan beberapa keberhasilan yang telah dicapai.

“Keberhasilan menuntaskan pembangunan jalan tol “Palikanci” yang telah berhasil menguraikan kemacetan lalu lintas di wilayah Jawa selama ini, pembangunan jalan tol Kalimantan Timur-Kalimantan Barat yang tengah berlangsung, penegakkan hukum dan HAM dan reshuffle kabinet sebagai langkah punish and reward,” jelas Ketua FKLK Pdt. Andreas Mulud S. M. Th diiyakan Wakil Ketua Ahmad Yazid. Selasa(29/12/2015)

Kegiatan Temu Tokoh menghadirkan narasumber Drs. HM. Dian Nafi M. Pd, Pengasuh Ponpes Al Muayyad Windan Kartasura Sukoharjo dan Pendeta Paulus Hartono M. Min, Gembala Gereja Minonite Danukusuman Serengan Surakarta moderator Lilik Joko Widagdo.

Sementara itu, tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK yang perlu diselesaikan secepatnya salah satunya adalah adanya niat China untuk merebut Natuna dari Indonesia. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan berpotensi menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut muncul setelah Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yang memasukkan Natuna yang kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB. China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

“Berdasarkan kondisi yang demikian itu,temu tokoh ini diselenggarakan dengan tujuan tersusunnya rumusan permasalahan dan tantangan yang menghambat program pemerintah berikut memberikan masukan jalan keluarnya,” pungkas Andreas Mulud. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *