PNM Target 1200 Kantor ULaMM di 2017

JO, Jakarta – Dalam layanan jasa pembiayaan yang dilakukan PNM yang berskala mikro, maka diperlukan perluasan kantor Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, pada tahun 2017 mendatang perluasan kantor ULaMM akan diperluas menjadi 1200 kantor. Hingga saat ini, PNM memiliki 714 kantor ULaMM yang melayani UMK di seluruh wilayah Indonesia.

“Perluasan kantor ULaMM ini berdasarkan titik-titik jaringan berdasarkan potensi-potensi wilayahnya. Kita sudah mempunyai program perluasan kantor ULaMM ini dan hal ini sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan,” kata Parman.

Pada saat ini, lanjut Parman, kantor ULaMM ini berada di 27 provinsi di Indonesia sehingga pada tahun 2017 diharapkan bisa menjangkau keseluruhan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Wilayah yang belum mempunyai kantor ULaMM adalah Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat.

“Oleh karenanya, dengan dana penyertaan modal negara senilai Rp1 Triliun yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja, namun selain itu, dibutuhkan juga untuk membangun kantor unit ULaMM tersebut. Hal ini dikarenakan UKM harus dekat dengan pasar yang ada dan pelaku usaha. Sehingga saya merasa optimis perluasan kamtor ULaMM ini akan tercapat pada tahun 2017 nanti,” ujar dia.

Dia juga menambahkan, tantangan di Masyarakat Eknomi ASEAN (MEA) sangatlah besar, dimana pelaku UKM tidak akan mudah untuk membangun jaringan secara langsung, sehingga tantangannya adalah bagaimana membangun jaringan terlebih dahulu sehingga memperluas jaringan ULaMM menjadi suatu hal yang penting. Namun, tantangan yang sulit bukanlah dari PNM – nya, namun justru dari pelaku UKM yang kompetensinya masih berada di bawah negara Thailand dan Malaysia.

“Kompetensinya dilihat dari berbagai hal seperti dalam hal produksi produk UKM, teknologi, pemasaran, social capital atau pembentukan jaringan sehingga dibutuhkan integrasi yang kuat antara pelaku UKM dengan pemerintah,” ungkap Parman.

Parman pun menjelaskan untuk mengatasi tantangan tersebut maka dibutuhkan dukungan non financial dalam rangka pengembangan usaha bagi UMKMK yang telah PNM berikan sejak awal berdiri di tahun 1999.

Selain aktifitas pembiayaan, kegiatan Jasa Manajemen yang dipadukan PNM dalam rangka pengembangan UMK, akan terus dikembangkan berupa Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Program PKU selain berupa Pelatihan dan Pendampingan Usaha, dibagi dalam dua kegiatan utama, yaitu; “Klasterisasi Teritorial” dan “Klasterisasi Sektoral Industri UMK” (One Village One Product – OVOP). Melalui pengembangan Klaster UMK ini, diharapkan akan menjadi motor percepatan aktifitas ekonomi lokal (daerah). Program klasterisasi diharapkan juga menjadi contoh pemerintah daerah untuk membentuk dan mengembangkan klasterisasi sejenis.

Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) sepanjang 2015 telah berhasil melaksanakan total pelatihan bagi UMK sebanyak 399 kali pelatihan yang melibatkan 19.293 pelaku Usaha Mikro dan Kecil nasabah ULaMM PNM. Untuk tahun 2015 ini perusahaan memang menargetkan 10.000 – 15.000 peserta pelatihan UMK.

Sedangkan, selama 2014 (Januari-Desember) telah berhasil melaksanakan total pelatihan bagi UMK sebanyak 331 kali Pelatihan yang melibatkan 15.381 pelaku Usaha Mikro dan Kecil nasabah ULaMM PNM. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *