DPRD Jateng Usulkan Raperda Standarisasi Jalan

JO, Semarang – Infrastruktur jalan dipandang masyarakat sebagai salah satu indikator sederhana untuk menentukan kemajuan daerah, termasuk di Jawa Tengah. Pembangunan jalan yang berstandar tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, namun juga mendukung keamanan berkendara bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso ST MT saat Rapat Paripurna Pembahasan Tingkat I DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Sidang I Tahun 2016 dengan agenda Penjelasan atas Usulan Raperda tentang Standarisasi Jalan Kolektor Primer dan Sekunder pada Ruas Jalan di Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian, Kamis (7/1).

“Kondisi jalan yang baik akan menjadi dasar koneksitas antardaerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing daerah tersebut. Sebaliknya, kondisi jalan yang buruk akan menyebabkan hubungan dan daya saing antardaerah buruk pula. Oleh sebab itu, kebijakan untuk menjamin kondisi jalan yang baik sangat diperlukan,” terangnya.

Hadi membeberkan, terdapat 2.565,621 km jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sebagian besar jalan provinsi kondisinya baik, tetapi masyarakat masih menginginkan kondisi jalan ditingkatkan agar angka kecelakaan di Jawa Tengah dapat ditekan.

“Data statistik tahun 2014 menunjukkan jalan tersebut 86,92 persen dalam kondisi baik. Namun data tersebut masih bersifat debatable karena banyaknya keluhan masyarakat dan tingginya angka kecelakaan di Jawa Tengah. Pembangunan jalan mutlak memerlukan standar yang tidak saja sekadar membangun kondisi jalan yang baik, namun juga terciptanya safety riding,” ujarnya.

Raperda itu nantinya diharapkan memuat standarisasi tentang kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas jalan, persimpangan sebidang, fasilitas berputar balik, dan perlengkapan jalan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi yang hadir pada acara tersebut menyaksikan penetapan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Raperda Usul Prakarsa Komisi D menjadi Prakarsa DPRD. – mas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *