DPD Serap Aspirasi Masyarakat Lewat FGD

Pelaksanaan Focus Group Discussion di Gedung Pusdiklat UNS. Kamis (18/2/2016)

JO, Solo – Di era reformasi kebijakan di bidang ekonomi yang paling fenomenal ditandai dengan keluarnya Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam tersebut dilaksankaan dengan prinsip antara lain mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam.

Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia berada dalam lalu lintas pergaulan dunia yang didominasi sistem perekonomian liberal yang berwatak kapitalistik, seperti tidak dapat lepasnya Indonesia dari perdagangan bebas, sistem di mana barang, arus modal, dan tenaga kerja secara bebas antara negara-negara, tanpa hambatan yang bisa menghambat proses perdagangan. Dengan sistem ini, Indonesia yang telah pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia sudah tergabung dalam AFTA yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2002.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan peran tanggungjawab lembaga perwakilan daerah sesuai amanat Pasal 22D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, DPD RI berinisiatif membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional, yang mengimplementasikan gagasan demokrasi ekonomi dalam UUD 1945, yang meliputi: (i) sumberdaya ekonomi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat; (ii) pelaku ekonomi sebagai subjek usaha kemakmuran bersama; (iii) bentuk-bentuk usaha sebagai wadah pengembangan sumber-sumber kemakmuran; (iv) proses produksi dan pengelolaan sumber-sumber kemakmuran; (v) tujuan produksi dan pengelolaan sumber kemakmuran itu dibangun atau jiwa dari kegiatan usaha itu bersifat kooperatif dan gotong royong.

Dalam rangka menginventarisasi pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat dan daerah serta merumuskan kembali RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional dengan menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

FGD UNS DENTY
di Gedung Pusdiklat UNS. Kamis (18/2/2016)

“Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) sebagai koordinator legislasi DPD RI mengadakan kegiatan focus group discussion dengan mengundang pakar, akademisi diantaranya dosen Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Praktisi Hukum, Badan Legislasi Daerah DPRD, dan unsur masyarakat di daerah guna mendapatkan masukan baik dari sisi substansi maupun teknis penyusunannya,” terang, di Gedung Pusdiklat UNS. Kamis (18/2/2016)

Menurutnya, kegiatan ini untuk menginventarisasi materi atau masalah RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional sesuai dengan kondisi kekinian dan Putusan Mahkamah Konstitusidalam perkara pengujian undang-undang di sektor ekonomi.

“Merumuskan RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional yang mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat/daerah serta dengan menyesuaikan perkembangan dan kondisi kekinian,” tambah Denty.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan pandangan dan masukan tentang materi atau masalah-masalah RUU tentang Sistem Perekonoian Nasional sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang di sektor ekonomi, pandangan dan masukan untuk RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional sesuai aspirasi masyarakatatau daerah yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi kekinian. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *