T155 Endus Bau Korupsi Kasus Sriwedari

JO, Solo – Meskipun kalah dalam proses hukum, bukan berarti pemkot menyerah begitu saja untuk mempertahankan lahan Sriwedari tetap sebagai tanah negara dan dimanfaatkan sebagai tempat publik. Bahkan Walikota Surakarta akan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih Sriwedari.

Beda upaya yang dilakukan oleh gabungan komponen masyarakat Surakarta, Tim Investigasi Sengketa Sriwedari (T155), melakukan sejumlah kajian dari temuan dokumen-dokumen yang tak sempat disinggung dan dikuak di persidangan.

Seperti disampaikan oleh M. Sri Kalono, wakil T155, bahwa pada tahun 1987 setelah acara gugatan atas lahan Sriwedari, kala itu diterbitkan berita acara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang ditanda tangani oleh Hartomo selaku Walikotamadya Surakarta dan Drs. RMPS Mardanus sebagai kuasa kelompok waris putra dari Alm. RMT Wiryodingrat.

“Ganti kerugian yang diterimakan pada waktu itu 23 juta, sebagai ganti kerugian bangunan milik Alm. Wiryodingrat yang berdiri diatas tanah negara bekas HGB No 22 yang terletak di Kelurahan Sriwedari,” tambah Kalono.

Dijelaskannya, pada pasal satu, dengan telah diterimanya ganti kerugian bangunan tersebut pihak kedua menjamin bahwa tidak ada seorang pun ahli waris yang akan menuntut ganti rugi lagi atas bangunan tersebut, karena disini telah mengakui sebagai tanah negara.

“Yang bisa dituntut itu hanya bangunannya, dan bangunannya sudah diselesaikan pada tahun 1987, artinya sebetulnya bahwa sengketa lahan sriwedari sudah selesai, dan kami punya dokumen bukti kwitansi serah terima ganti ruginya,” kata M. Kalono sembari menunjukkan copy bukti kwitansi

Karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi telah diserahterimakan, imbuh Kalono, maka seharusnya kasusnya telah berhenti dan tidak adalagi tuntutan dan sengketa seperti yang terjadi saat ini, apalagi Pemerintah Kota Surakarta harus kalah atas ahli waris Wiryodiningrat di pengadilan.

“Kami melakukan investigasi berdasar pada dokumen-dokumen yang akurat, dan akan melakukan upaya hukum amat sangat luar biasa, karena ini merupakan perkara yang sangat besar,” tegas Kalono.

Kekalahan Negara dalam hal ini Pemkot Solo atas kepemilikan yang sah lahan Sriwedari di pengadilan, mestinya ada pihak yang benar sebagai wakil dari negara dalam merampungkan permasalahan ini.

“Kekalahan Pemkot Solo, setelah kami teliti ada hal-hal yang tidak benar dalam proses peradilan,” tegas Kalono.

Ketidak benaran tersebut, imbuh Kalono, pertama kita lihat dokumen-dokumen bahwa luasan lahan Sriwedari yang disengketakan tersebut 34.250 meter persegi, kemudian yang dikabulkan 9,9 hektar, berarti ada ‘sesuatu’. Oleh karena itu, tim yang terdiri dari 16 lembaga swadaya masyarakat di Surakarta ini, akan melakukan penelitian terhadap orang-orang yang diduga terlibat melakukan itu.

“Kami akan kejar orang-orang yang turut andil perubahan luasan tanah hasil keputusan pengadilan, mereka harus bertanggung jawab,” lanjutnya.

Dari luasan tanah 34.250 meter persegi dikabulkan 9,9 hektar, menurut T155, negara telah dirugikan 6,6 hektar adanya kejadian tersebut, jika harga tanah saat ini 50 juta rupiah, maka ada 3 triliun rupiah lebih, yang disinyalir sebagai tindakan korupsi.

“Karena kesadaran kita, melihat keanehan dan ketidak beresan pada hasil keputusan pengadilan atas lahan Sriwedari, kami turun tangan,” kata Kalono.

Disinggung mengenai pengosongan atas lahan tersebut oleh Pengadilan Negeri (PN)Surakarta, sebagaimana permintaan ahli waris Wiryodiningrat, Kalono menegaskan, jika PN berani menurunkan surat eksekusi pengosongan berarti ikut terlibat didalamnya.

Tim Investigasi Sengketa Sriwedari (T155), merpakan gabungan dari komponen masyarakat di Solo Raya, adalah tim independen, dan diluar pihak yang bersengketa, temuan dan kajian yang dilakukan sehingga menemukan sesuatu yang baru, murni sebagai wujud kecintaannya akan Sriwedari sebagai masyarakat Surakarta. – ian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *