Aprindo: Pemda Belum Sinkron Dengan Pemerintah Pusat

Menyikapi Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis

JO, Jakarta  – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyayangkan sikap sejumlah pemerintah daerah yang tidak merespons positif kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) terkait kantong plastik tidak gratis di ritel modern.

Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey mengatakan, kebijakan pemerintah pusat seharusnya sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. “Aprindo telah menandatangani beberapa poin kesepakatan dengan KLHK terkait implementasi kebijakan kantong plastik tidak gratis, dan kesepakatan tersebut diberlakukan secara nasional,” katanya, Minggu (20/3/2016).

Menurut Roy, beberapa bunyi poin kesepakatan tersebut antara lain, KLHK sebagai pihak pertama melalui wilayah kerjanya di daerah yakni pemerintah daerah atau Badan Lingkungan Hidup akan melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas terkait penerapan kantong plastik tidak gratis.

Selain itu, memantau dan mengevaluasi uji coba penerapan kantong plastik tidak gratis hingga menyusun tim monitoring terpadu dalam uji coba penerapan kebijakan tersebut.

“Aprindo dalam hal ini sebagai pelaksana atau pihak kedua dalam poin kesepakatan tersebut, adalah pihak yang melaksanakan uji coba tersebut mulai 21 Februari 2016 hingga 31 Mei 2016. Implementasi awal memang di 23
kota, namun per awal Maret kemarin sudah disepakati diujicobakan di seluruh jaringan ritel secara nasional,” imbuhnya.

Nur Rachman, Ketua Bidang Komunikasi Aprindo, dalam rilisnya menyatakan Aprindo juga menyepakati memberlakukan kantong plastik tersebut sebagai barang dagangan. “Artinya, ketika barang itu merupakan barang dagangan maka sudah menjadi hak peritel untuk menjual barang tersebut. Konsumen diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli,” jelasnya.

Isi poin kesepakatan yang tertera berikutnya, anggota Aprindo juga bebas menjalankan kreativitasnya untuk mendorong konsumen membawa kantong belanja sendiri dengan mekanisme yang diatur masing-masing pengusaha ritel.

Aprindo juga berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menginformasikan efektivitas program kantong plastik berbayar secara berkala kepada pemerintah. – nur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *