Pemkot Solo Segera Perbaiki Bangunan Sriwedari

JO, Solo – Walikota Solo Rudi Hadiyatmo menegaskan Sriwedari tetap menjadi lahan milik Negara, bahwa polemik yang sedang terjadi agar tidak dirisaukan oleh masyarakat khususnya warga penghuni di kawasan wisata tersebut yang saat ini diketahui sedang dalam sengketa antara pihak ahli waris Wiryodiningrat dengan Pemkot Kota Solo.

Hal itu dikemukakan Rudi dengan didampingi Wakil Walikota Ahmad Purnomo yang turut hadir dalam sebuah acara yang digelar oleh Forum Komunitas Sriwedari (FOKSRI) Senin, (28/3 /2016), menanggapi kegelisahan dan keluhan warga penghuni yang mayoritas kehidupan ekonominya bergantung dengan berjualan di lahan yang saat ini sedang dalam proses hukum, berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Solo di Mahkamah Agung (MA) kepemilikan dimenangkan oleh pihak ahli waris Wiryodiningrat.

Walikota yang familiar dengan kumis tebalnya itu selanjutnya merespon keluhan serta kegelisahan warga penggiat ekonomi di Sriwedari tersebut dengan berjanji akan membenahi bangunan yang saat ini dilaporkan banyak yang rusak bahkan beberapa diantaranya hampir roboh sehingga membahayakan.“saya minta, nanti kepada bu Eny supaya bisa menganggarkan untuk perbaikan bangunan – bangunan yang saat ini sudah hampir roboh agar bisa segera dimanfaatkan untuk masyarakat.”Pintanya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Eny Tyasni Suzana yang juga hadir pada acara tersebut.

Disinggung mengenai anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan bangunan di kawasan Sriwedari, Rudi menyampaikan akan mengkaji terlebih dahulu seberapa besar kebutuhan anggaran dan waktu pelaksanaannya. Kalau waktu yang diperlukan tidak tidak lama bisa diusulkan pada anggaran perubahan tahun ini, namun bila perbaikan bangunan butuh waktu lama dan anggaran yang diperlukan sangat besar maka hal itu baru bisa dilaksanakan pada tahun 2017. “Kita (Pemkot-Red) tidak ingin nantinya dalam pengunaan anggaran menyalahi peraturan perundang-undangan.” jelas Rudi.

Meski putusan MA menolak PK yang di ajukan Pemkot Solo, hal itu tidak akan menjadi masalah, Rudi tidak habis mengerti kenapa itu bisa terjadi (putusan yang memenangkan ahli waris-Red), karena menurut pihaknya urusan dengan ahli waris Wiryodiningrat semestinya sesuai dengan batas waktu habisnya Hak Guna Bangunan sudah selesai sejak 23 September 1980,dan pada waktu itu Pemkot juga telah memberi ganti rugi bangunan kepada pihak ahli waris

Pemkot Solo menurut penjelasan Rudi, telah mengambil langkah dengan menyampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahwa luas lahan yang digugat 3,4 hektar, yang dibatalkan (tidak digugat-red) 9,9 hektar , hasilnya dari luas lahan yang tidak masuk dalam gugatan tersebut oleh Menteri telah ditindak lanjuti dengan mengintruksikan kepada Kanwil BPN Propinsi Jateng dan koordinasi bersama Kantor BPN Solo hingga akhirnya diterbitkan sertifikat HP 40.

Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, siapa yang menguasai disitu (lahan-Red) maka punya hak untuk mengajukan penerbitan Sertifikat.Tentang isi daripada putusan ditolaknya PK sampai hari ini Pemkot Solo belum menerima salinannya. “Belum, kita belum menerima dan masih menunggu,” pungkas Rudi. – nug

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *