Ternyata Ini Alasan Penolakan Full Day School

JATENGONLINE, SOLO – Seperti diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 12 Juni 2017 telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Namun, Permendikbud tersebut mendapat banyak penolakan. Besarnya penolakan direspon Presiden Joko Widodo dengan memanggil KH. Ma’ruf Amin (Rois Am PBNU dan Ketua Umum MUI) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendy.

Presiden telah meminta agar Permendikbud tersebut tidak dilaksanakan, dan menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Presiden tentang pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter. Namun, Mendikbud beberapa kali menyatakan bahwa Permendikbud tersebut tetap akan diberlakukan sambil menunggu Perpres.

Berdasarkan kajian atas Permendikbud 23/2017 dan mendengarkan aspirasi dari kalangan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) NU, segenap PCNU dan Banom NU menyimpulkan bahwa :

Permendikbud 23/2017 diterbitkan tidak melalui kajian dan pelibatan publik. Permendikbud 23/2017 tidak berangkat dari kajian yang sungguh-sungguh dan didiskusikan dengan para mitra strategis pelaksana pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah secara sungguh-sungguh menyampaikan kepada masyarakat mengapa kebijakan tersebut perlu, apa yang akan dicapai dengan kebijakan tersebut, dan apa peran berbagai mitra strategis terhadap kebijakan tersebut.

Tidak berlatarbelakang kebutuhan penguatan pendidikan karakter. Permendikbud 23/2017 dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan sertifikasi guru. Permendikbud 23/2017 tidak terkait dengan kepentingan pemenuhan manusia Indonesia yang inovatif, memiliki kepekaan terhadap tantangan revolusi industri, dan sama sekali tidak terkait dengan salah satu point Nawacita, yakni pendidikan karakter.

Tidak ada kaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah sesungguhnya dimaksudkan untuk memastikan implementasi pendidikan karakter. Namun, semua pasal dalam Permendikbud tersebut sama sekali tidak menunjukkan arah tersebut. Permendikbud 23/2017 tidak menampilkan satu pasal pun yang mengarah pada pencapaian hasil penguatan pendidikan karakter. Permendikbud 23/2017 hanya berisi pemindahan/penambahan jam pelajaran yang tidak memiliki andil secara otomatis bagi penguatan pendidikan karakter.

Permendikbud 23/2017 justru akan menimbulkan matinya lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini terbukti memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pendidikan karakter. Lebih dari itu, Permendikbud 23/2017 bahkan berpotensi mematikan lembaga-lembaga tersebut yang jelas kontribusinya. Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikbud kurang peduli terhadap mitra pendidikan yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

Permendikbud 23/2017 tidak menjawab problem utama pendidikan, yakni penguatan kualitas guru. Selain penting mendekatkan akses pendidikan kepada semua warga negara, berbagai riset juga menunjukkan bahwa problem utama terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru. Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan Kemendikbud selalu memberikan peringatan adanya kualitas guru yang jauh dari harapan. Guru juga perlu penguatan kapasitas karena tidak banyak yang mampu melakukan inovasi yang saat ini menjadi prasyarat untuk menghasilkan output pendidikan yang memiliki karakter kuat dan kompetensi daya saing. Permendikbud ini mengabaikan kenyataan tersebut dan hanya berfikir bahwa factor utama masalah pendidikan karakter adalah jam pelajaran.

Berpotensi menciptakan eksklusi sosial dan menumbuhkan bibit radikalisme. Penambahan jam belajar yang diinstruksikan oleh Permendikbud 23/2017 berpotensi mengurangi interaksi sosial pada anak dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menanamkan serta menguatkan doktrin radikal sebagaimana yang telah dilakukan (Kerohanian Islam) Rohis selama ini.

Menambah beban anggaran negara dan ekonomi keluarga. Permendikbud 23/2017 menambah beban anggaran negara karena harus memastikan fasilitas sekolah dapat memfasilitasi kebutuhan ibadah dan makan siang. Kebijakan Permendikbud tersebut juga menambah beban ekonomi keluarga karena harus ada uang saku tambahan dan makan siang di sekolah.

Diberlakukannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 akan berdampak kepada layanan Pendidikan Keagamaan Islam. Sekitar 76.566 Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan 6.000.062 santri dan 443.842 ustadz/ustadzah. Ada 174.860 Pendidikan Al-Qur’an, 7.356.830 santri dan 620.256 ustadz. Sementara ada 17.904 Pondok Pesantren, 3.201.582 santri dan 322.328 ustadz/ustadzah. Padahal lembaga keagamaan Islam ini telah tumbuh dan berkembang atas inisiatif dan partisipasi masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka.

Permendikbud Nomer 23 tahun 2017 bertentangan dengan Keppres Nomor 68 tahun 1995 Pasal 3, dan Permendikbud Nomer 23 tahun 2017 tersebut sangat berpotensi mematikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, TPQ, Pondok Pesantren, meskipun diadakan kegiatan Madrasah Diniyah dengan cara terintegrasi dengan sekolah.

Pasal 3 Keputusan Presiden Nomer 68 tahun 1995 yang menyatakan bahwa 5 hari kerja itu, dikecualikan untuk lingkungan pemerintah yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan mulai SD, SMP dan SMA.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sama sekali tidak mengatur 5 hari kerja, dan yang diatur hanya bobot kerja guru yang dapat dilaksanakan dalam satu minggu.

PP 55 Tahun 2007 telah memberikan legitimasi dan aturan keleluasaan tersendiri terkait pelaksanaan pendidikan keagamaan, yang telah dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomer 17 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, baik diniyah formal maupun non-formal (takmiliyah). (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *