Tolak FDS, Cabut Permendikbud Nomor 23/2017 !

Deklarasi Solo Raya Tuntutan Pencabutan Permendikbus  Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

JATENGONLINE, SOLO – Segenap Pimpinan Cabang (PC) dan Badan Otonom (Banom ) Nahdlatul Ulama Solo Raya, seperti PC Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah (RMI) Solo Raya, DPC Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKDT) Solo Raya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Solo Raya, Lembaga Pendidikan Maarif Solo Raya, Muslimat NU Solo Raya, Gerakan Pemuda Ansor Solo Raya, Pagar Nusa Solo Raya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Solo Raya, Fatayat NU Solo Raya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Solo Raya dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) Solo Raya.

Secara tegas menolak dengan keras kebijakan Lima Hari Sekolah (5HS), karena dipandang akan menyebabkan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Taman Pendidikan Al-Qur’an, Pondok Pesantren, dan madrasah formal menjadi terganggu dan terancam gulung tikar;

Menuntut kepada Mendikbud Muhadjir Effendi untuk membatalkan dan mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang meresahkan masyarakat. Permendikbud tersebut dijadikan dasar pemberlakukan 5HS dan diklaim sebagai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);

Meminta kepada Mendikbud untuk mendengarkan suara masyarakat terutama yang terkena imbas langsung dengan akan diberlakukannya 5HS yaitu Lembaga Kependidikan Islam seperti MDT, TPQ dan Pondok Pesantren;

Tidak memberlakukan kebijakan 5HS dan diharapkan lebih konsen mengajak elemen masyarakat untuk merancang model Penguatan Pendidikan Karakter yang lebih baik.

Menyarankan agar Mendikbud lebih berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional yang krusial seperti; masih terdapat disparitas antara sekolah negeri dengan swasta, antara sekolah unggulan dan reguler, profesionalitas guru yang belum sesuai harapan masyarakat, dan nasib pendidikan di daerah perbatasan negara mendesak untuk diperhatikan (kekurangan sarpras dan masalah sekolah yang kekurangan murid hingga harus di marger).

Selanjutnya memohon kepada Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo membatalkan dan atau mencabut peraturan tersebut. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *