BPJS Kesehatan Bayar Klaim Jatuh Tempo Rumah Sakit

JATENGONLINE, SOLO – Kantor Cabang Surakarta telah melakukan pembayaran klaim rumah sakit sebesar Rp410,5 miliar sepanjang April 2019. Dengan dibayarnya utang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kawajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi, dengan kian optimal dalam memberikan palayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.

“BPJS Kesehatan Solo selalu berkoordinasi dangan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi setiap kelasnya sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah,” jelas Bimantoro R. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo, saat press conference. Selasa (16/04/2019)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan total telah menggelontorkan dana Rp 11 trilyun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo rumah sakit.

Ditambahkan Bimantoro, bahwa saat ini di wilayah kerja kantor cabang Solo terdapat 447 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 46 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Pembayaran terbesar yang dilakukan BPJS Solo yakni kepada Rumah Sakit Daerah Dr Moewardi disusul RSOP Dr Sorharso. Diperhitungkan dana yang dibayarkan ke RS Moewardi sekitar 20 persen dari total tagihan klaim,” jelasnya.

Program JKN KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja.

Diakui Bimantoro, masih terjadinya defisit yang harus dibayarkannya, lebih karena adanya mismatch antara iuran yang dibayarkan peserta dengan perhitungan aktuaria. Selain adanya tunggakan iuran peserta bukan penerima upah (PBPU).

BPJS Kesehatan pun memastikan bahwa pelayanan dan obat yang diberikan untuk pasien di semua kelas sama saja. Yang berbeda hanya tempat atau ruangan perawatan saja.

“Kadang orang berpikir kalau di kelas 3 jarum suntik yang digunakannya tidak sebagus kelas di atasnya, itu hoaks,” tegas Bimantoro.

Kami berharap, lanjutnya, masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, sehingga rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman, dalam melayani peserta.

“Jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir,” pungkasnya.

Sebab, tidak ada perbedaan antara pasien reguler dengan JKN-KIS, dokter tidak boleh memandang status ekonomi. Dan, sudah sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dangan baik. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *