Kusumo: Ini Renungan Bagi Pejabat Publik Dalam Pengambilan Keputusan Terbaik Untuk Warga Solo!

JATENGONLINE, SOLO – Kontras memang, dimana daerah-daerah yang sangat rapat jarak antara bangunan dan sangat padat penduduknya, bisa dikatakan sebagai Kawasan Kumuh, kawasan ini muncul karena logika yang terbilang sederhana, yaitu upaya untuk mengurangi biaya transportasi dan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi ke pusat kegiatan di kawasan komersial dan perkantoran kota dimana mereka bekerja.

“Logika yang lain adalah biaya kontrakan untuk tempat tinggal di kawasan Kumuh masih terhitung ekonomis dan terjangkau dari pada kemungkinan untuk memiliki dengan mekanisme kredit,” papar BRM.Kusumo Putro SH.MH. Ketua AMAKP (Aliansi Masyarakat Akuntabilitas Kebijakan Publik) Jawa Tengah.

Maka, situasi akan menjadi semakin kumuh ketika terjadi piningkatan jumlah penduduk yang sangat tajam dan tak terkendali dibarengi adanya gelombang besar arus pendatang yang mencari pemukiman “merantau” berbiaya rendah, kemudian jarak antar bangunan menjadi sama sekali tidak ada karena upaya menggunakan semua ruang tersisa untuk dibuat menjadi kontrakan, dan kerunyaman semakin kusut karena ketiadaan ruang publik membuat akses jalan yang sudah sempit itu digunakan sebagai tempat parkir (terutama kendaraan roda dua, bahkan roda empat).

Praktis ruang bermain anak-anak, dan sisi jalan sempit itu kemudian terisi oleh warung-warung “nempel tembok”, kerunyaman semakin menjadi-jadi manakala kondisi sanitasi dan hygiene menjadi amat buruk, saluran pembuangan air tidak jelas dari mana mau ke mana, dan arah hadap setiap rumah menjadi “semaunya sendiri, suka-suka”, dan akhirnya bangunan-bangunan tersebut dibuat “bertingkat tanpa pola”

“Semua horizontalitas dan vertikalitas ruang terisi penuh tanpa ada jeda sama sekali, padat, rapat, berat, penat serta kumuh,” kata pria pemerhati masalah sosial ini.

Secara politis, diakui memang, kawasan kumuh ini menjadi potensial menjadi kantong-kantong suara yang penting dan besar bagi sistem demokrasi dengan prinsip “one man one vote”, dan sebagai kawasan penyedia tenaga kerja yang relatif diperkerjakan secara informal (kontrak), bergaji murah, sehingga secara sosio politis kawasan kumuh ini menjadi bagian tak terpisahkan dari politik “etis” berbagi sesuap nasi dari para politikus, serta tempat yang amat kondusif dalam menawarkan komoditas psiko-sosial “mimpi indah” atau “ratapan”.

“Barangkali hanya kepada Tuhan sajalah kita dapat mengharapkan hal-hal yang tidak rasional, sementara kepada manusia harapan hanyalah perkara transaksional belaka.” kata Kusumo lebih lanjut, yang kini tengah menyelesaikan gelar doktoral di perguruan tinggi di Semarang. Kadang rekreasi dalam tekanan seperti itu akan berakhir pada kenikmatan narkoba dan pelacuran, premanisme atau tawuran masal sebagai katup pelepasan emosional..

Ruang Publik di Kota Solo, lanjut Kusumo, masih bisa kita kritisi tentang inklusivitasnya. Taman-taman kota yang indah lebih dominan di kawasan yang “elite”, dengan kerapatan bangunan yang renggang dan kepadatan penduduk yang rendah, dan aksesnya tampak lebih mengutamakan pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi, konektivitas kendaraan umum ke titik-titik ruang publik itu tampaknya masih dapat kita pertanyakan, dan pemanfaatan ruang publik khususnya “indoor” juga tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, dan masih mewajibkan masyarakat untuk membayar sewa untuk pemanfaatannya.

Sementara tidak banyak terlihat program-program yang melibatkan aktivitas masyarakat yang berpenghasilan rendah pada ruang publik tersebut. Ruang publik ini bersih dari PKL yang akhirnya harus membuat ruang publiknya sendiri di pinggiran kota yang menandaskan pernyataan “terima nasib”, tupoksi masyarakat sebagai pemberdaya dan penerima, subyek sekaligus obyek hasil pembangunan tidak tercapai sama sekali, dan perjuangan untuk terus hidup di ruang publik informal dan bermukim di kawasan kumuh menjadi suatu lanskap kebudayaan yang tak terlihat dengan mata telanjang, tetapi nampak nyata dalam perasaan-perasaan humanisme kita.

“Ini hanya sekedar wacana yang bisa menjadi bahan pertimbangan FGD tentang Estetika Urban Solo, dan untuk tanggapan serta umpan baliknya seharusnya telah disiapkan matriks yang akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan terbaik pejabat publik kota Solo,” pungkas anggota Peradi Solo ini. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *