Presiden FPP Pertanyakan PP Presiden Jokowi ‘Dihapusnya’ Pendidikan Pancasila

JATENGONLINE, SOLO – “Penghapusan pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib dalam pendidikan bangsa ini sama artinya juga menghapus landasan nilai moral bangsa Indonesia,” diungkapkan BRM.Kusumo Putro SH.MH. selaku Presiden Front Pembela Pancasila (FPP). Senin (19/4/2021)

Oleh karna itu, menurut Kusumo, jiwa nasionalisme Menteri Pendidikan perlu dipertanyakan ulang, sehubungan sudah menimbulkan kegaduhan, maka meminta kepada Presiden untuk segera mencopot Menteri Pendidikan dari jabatannya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan.

PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

PP ini menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan oleh pemerintah untuk jalur pendidikan formal hingga nonformal.

“Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1).

Dalam Pasal 40 ayat (3), PP ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Sedangkan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Dihapusnya Pendidikan Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memantik kecaman keras banyak tokoh.

Desakan pencopotan Nadiem Makarim dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pun terus menguat. Mulai dari tokoh pendidikan, politisi, akademisi, hingga tokoh ormas kebangsaan.

Silang sengkarut tata kelola pendidikan nasional saat ini akibat ketidakmampuan Mendikbud membuat kebijakan dan mengelola program. “Lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat ‘do nangdi wae tho jane? kok do meneng wae?” kata Kusumo Putro.

Tokoh ormas kebangsaan Solo ini, sangat berharap Presiden Jokowi tidak perlu banyak pertimbangan untuk segera mencopot Mendikbud. Karena soal pendidikan ini fatal bagi masa depan generasi bangsa.

“Menghapus pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib merupakan kebijakan berbahaya bagi pembangunan moral generasi bangsa. Jika agama dan kewarganegaraan adalah penting dan diwajibkan, maka penghapusan Pancasila sama saja menghapus landasan nilai moral bangsa,” tegasnya.

Pancasila menempati posisi vital, lanjut Kusumo, bahkan secara historis sangat bermakna dalam sejarah pembentukan negara, sebab didalamnya selain mengandung nilai moral juga merupakan basis pendidikan kewarganegaraan.

“Mestinya Mendikbud tahu itu,” katanya geram.

Sebagai warga negara, lanjutnya, harus berani mengingatkan kepada pemerintah kalau memang itu benar-benar hilang apa alasan mendasar dua mata pelajaran sangat fundamental itu dihilangkan.

Pancasila adalah idelogi negara sangat fundamental bahkan Anggota MPR selama ini diwajibkan untuk mensosialisasikan program yang dikenal dengan Empat Pilar Kebangsaan ke masyarakat yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Sebagai idelogi Negara Pancasila telah dilahirkan dan dibentuk oleh founding father sudah sangat jelas tujuannya sebagai rohnya bangsa ini,” tutur Kusumo.

Jika dibaca dengan cermat dan dipahami dari sila ke satu sampai dengan sila ke lima sudah sangat jelas, jelas Kusumo, sebagai pengikat dan alat pemersatu bangsa terdiri dari berbagai keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia.

Maka Presiden wajib meninjau ulang PP tersebut dan mengklarifikasi kepada Mendikbud tentang penghapusan pelajaran Pancasila. Dan jika memang benar ada kekeliruan harus segera direvisi. Tetapi kalau sengaja dihilangkan Mendikbud, maka patut dipertanyakan ada agenda apa sebenarnya.

Mendikbud pun harus bertanggung jawab. Mau dikemanakan pendikan nasional anak bangsa ini. Yang jelas karena ini sudah membuat kegaduhan nasional, maka tidak ada solusi lain segera copot Mendikbud.

“Kalau benar Mendikbud harus beranggung jawab dan ada agenda apa dan pendikan nasionak anak bangsa ini dan mau dibawa kemana?,” pungkasnya. (pra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *