Prospektus Potensi Market Sektor Informal Properti di Solo, Peluang Bagi Perbankan?

Tokoh Masyarakat Solo Raya, Dr BRM Kusumo Putro, pada ‘Sharing Potensi Market Sektor Informal di Solo’ dalam acara sosialisasi bersama BKK Jateng dan REI Soloraya, di Kopi Kepi Solo. Selasa (19/10/2021)

JATENGONLINE, SOLO – Pekerja informal merupakan pekerja yang statusnya memiliki usaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian, dan belum memiliki proteksi ekonomi dari pemerintah.

Bidang pekerjaan yang masuk dalam sektor pekerjaan informal adalah pedagang kaki lima, sopir angkot, wedangan, penjual hik, pedagang pasar, tukang becak, pelaku jasa dan non pegawai lainnya.

Jumlah pekerja informal saat ini sudah menunjukkan angka yang tinggi dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan tentunya keberadaan pekerja informal ini juga membutuhkan perumahan sebagai tempat tinggal. Tetapi bagaimana akses pembiayaan bagi pekerja informal?

Pembiayaan perumahan masih menjadi kendala yang dialami oleh para pekerja informal untuk bisa memiliki rumah. Sebab, pekerja informal tidak dapat mengajukan pinjaman maupun kredit kepada bank. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak tercatat dengan baik.

Meskipun pemerintah sudah memberikan kebijakan bagi pekerja informal dalam mengakses pembiayaan perumahan, namun kenyataan dilapangan mereka masih saja kesulitan.

Dr. BRM Kusumo Putra (paling kanan) bersama Ketua REI Solo Raya dan BKK Jateng

Seperti yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Solo Raya, Dr BRM Kusumo Putro, yang diundang untuk ‘Sharing Potensi Market Sektor Informal di Solo’ dalam acara sosialisasi bersama BKK Jateng dan REI Soloraya, disebutkannya sektor informal sangat potensial, utamanya untuk properti subsidi di Soloraya yang mencapai kisaran 26 ribu konsumen.

“Program properti untuk sektor informal yang digagas REI dan BKK Jateng membawa angin segar bagi pelaku usaha tersebut dan membantu sekali masyarakat di sektor ini,” kata Kusumo

Dilanjutkan Kusumo, Solo punya 44 pasar tradisional dengan jumlah pedagang mencapai 18 ribu, disaming itu juga ada 4000 pelaku usaha mandiri dan 2000 PKL itu potensi yang sangat besar. Dan kesulitan untuk memiliki rumah dengan cara kredit.

“Kredit mobil yang lebih mahal saja bisa kenapa kredit rumah dipersulit,” tegasnya.

Ternyata Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) jauh lebih mudah ketimbang kredit pemilikan rumah (KPR), tegas Kusumo. Kredit Kendaraan Bermotor, prosesnya bisa sehari, meski harganya jauh lebih tinggi. Sementara kredit pemilikan rumah, prosesnya bisa lebih dari sebulan meski harga rumah subsidi jauh lebih murah dibanding mobil.

Kedepan, harap pengacara dan anggota dan Pengurus DPC Peradi Sukoharjo ini, syarat-syarat kepemilikan rumah bisa layaknya seperti kredit kendaraan bermotor. Mengingat kredit rumah masih terkesan sangat rumit, dimata konsumen yang notabene masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Risikonya lebih besar kredit kendaraan bermotor daripada kredit rumah. Karena rumah tidak mungkin berpindah tempat, sedangkan kendaraan bermotor bisa berpindah tempat,” pungkas Dr Kusumo Putro. (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *