BRM. DR. Kusumo Putro, SH., MH.
JATENGONLINE, SOLO – Publik masih menantikan kepastian sosok yang akan mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Di tengah munculnya berbagai nama, termasuk Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik Kota Solo, BRM Kusumo Putro, memberikan pandangan kritis mengenai kriteria ideal pengganti tersebut.
Kusumo menegaskan bahwa figur yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke depan sebaiknya berasal dari luar partai politik. Menurutnya, posisi Wapres menuntut profesionalisme tinggi dan pengutamaan kepentingan bangsa di atas loyalitas partai.
“Sosok Wapres mendampingi Prabowo Subianto ke depan sebaiknya berasal dari luar partai politik,” tegsas Kusumo.
Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika Wapres masih membawa misi membesarkan partai politiknya, tugas-tugas kenegaraan berisiko tidak menjadi prioritas utama. Bagi Kusumo, Wapres bukan sekadar jabatan pendamping atau pembantu presiden, melainkan mitra strategis yang harus memiliki kapasitas kepemimpinan, gagasan orisinal, serta program kerja mandiri untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.
“Wapres ideal harus bisa berada di depan ketika dibutuhkan, bukan hanya mengikuti setiap langkah dan kebijakan presiden. Dengan demikian, keberadaannya benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat,” jelasnya, saat dihubungi, Selasa (17/11/2026)
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa figur non-partisan memiliki peluang lebih besar untuk fokus menjalankan tanggung jawab kenegaraan tanpa terbebani oleh kepentingan internal organisasi politik. Syarat mutlak bagi calon Wapres, menurutnya, adalah pemahaman mendalam tentang persoalan bangsa serta kemampuan mengelola pemerintahan, keuangan negara, dan merumuskan kebijakan strategis demi kesejahteraan rakyat.
Menyikapi dinamika politik saat ini, Kusumo juga memperkirakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan tersendiri dalam menentukan pilihan. Ia menilai bahwa tarikan kepentingan dari masing-masing partai pendukung koalisi akan membuat proses seleksi menjadi rumit.
Prabowo lanjut Kusumo, akan kebingungan memilih siapa wakilnya. Karena semua partai koalisinya juga menginginkan kadernya duduk sebagai Wapres.
Saran dari pemerhati kebijakan publik ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses suksesi Wapres, guna memastikan stabilitas pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik di sisa masa jabatan periode ini. (*/ian)






















