JATENGONLINE, KARANGANYAR – Aktivitas ekonomi daerah cenderung dipengaruhi oleh kapabilitas birokrasi yang ada. Jika birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesejahteraan publik, maka kecenderungannya aktivitas ekonomi didaerah tersebut akan berkembang sangat tinggi. Jika birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah melaju, maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat. Oleh karenanya, upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan (trickle down effect) bagi kemajuan daerah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi birokrasi relatif berperan positif dan signifikan terhadap progres ekonomi daerah. Dari ketiga komponen reformasi birokrasi yang dinilai, dua diantaranya (variabel AKIP dan pelayanan publik) memberikan dampak secara statistik positif dan signifikan terhadap pertambahan nilai PAD, dan setiap peningkatan PAD tersebut secara statistik positif signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara dalam membangun ekonomi pada hakekatnya dalam rangka memandirikan masyarakat serta mensejahterakan rakyatnya. Dalam rangka membangun ekonomi perlu adanya kesinambungan program dan kegiatan, baik yang dilakukan melalui program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah ataupun stakeholder.
Seperti yang dilakukan Anthony Hendro Prasetyo PT Athaya Surya Gemilang melalui kerangka visi misinya dalam membangun ekonomi yakni,Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Penanggulan darurat sampah menuju Karanganyar Go Clean, Penghijauan lingkungan untuk stabiltas ekosistem bumi, Pembangunan perumahan untuk semua lapisan masyarakat, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan pendorongan ekonomi mikro UMKM.
“Garis besarnya solusi penanggulangan sampah menjadi nilai ekonomi, pengadaan perumahan bagi pekerja, dan pengembangan peternakan. Yang penekanannya pada orientasi ke dunia usaha,” papar Anthony.
Membangun Ekonomi Desa
Desa menjadi bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dalam hirarki struktur bernegara, karena pada hakikatnya tidak akan ada suatu negara tanpa memiliki bagian-bagian terkecil yang dalam konteks negara yang biasa disebut desa. Desa atau sebutan lain yang beragam disebut sebagai self governing community karena pada mulanya merupakan komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola daerahnya sendiri. Desa dengan pemerintahannya mengalami perkembangan dan pasang surut.
Konsep pembangunan di desa menjadi prioritas dalam pembangunan, bagimana agar desa dan masyarakatnya bisa membangun dan mandiri serta bisa menyelesaikan problem-problem pembangunan. Sentuhan pembangunan desa terus dilakukan sampai saat ini. Berbagai sentuhan terus dilakukan dalam upaya memberdayakan desa dan masyarakatnya, berbagai jenis program pembangunan dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan.
Darurat Sampah Solusi Penyelesaiannya
Sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Gagasan tentang ekonomi sirkular pun digaungkan oleh pemerintah sebagai salah satu solusi untuk mengurai permasalahan sampah ini. Pentingnya mengubah cara pandang atau mindset semua pihak dalam mengelola sampah baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku bisnis atau perusahaan sebagai produsen. Menurutnya, dalam memahami persoalan sampah ini tidak hanya sekedar tentang pengelolaan sampah saja namun sistem secara keseluruhan.
“Ketika kita berbicara soal sampah ini perlu dilihat dari perspektif sistem. Tidak hanya tentang sampah di jalanan maupun TPA, tetapi bagaimana pengelolaan dan output-nya jika sudah dikelola tidak menyisakan sampah lagi,” jelasnya.
Memetakan Proses Bisnis Pengelolaan Sampah, sebagaimana hasil study banding di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu yang dioperasikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)Randu Makmur Banyumas.
Salah satu kunci sirkularitas pengelolaan sampah di Banyumas adalah adanya penanganan kolaboratif yang dimulai dari tahap hulu, tengah, hingga hilir. Pada tahap hulu, rumah tangga sebagai penghasil timbulan sampah didorong untuk melakukan pemilahan. Pada tahap pertengahan, peran KSM menjadi sangat penting.
Sebagaimana diketahui, tidak semua rumah tangga memiliki kemampuan untuk memilah sampah dengan baik. Mengacu pada hal tersebut, KSM perlu memastikan bahwa sebelum pengolahan sampah berlanjut, sampah yang terkumpul dari masyarakat dapat terpilah sesuai dengan kategori output yang akan dihasilkan.
Kabupaten Banyumas saat ini telah memiliki 39 unit pengelolaan sampah, 11 diantaranya berbentuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang melayani pemrosesan sampah di tingkat lingkungan hingga kecamatan. KSM Randu Makmur yang beroperasi di TPST Kedungrandu merupakan salah satu KSM yang memiliki kapasitas yang unggul dalam menjalankan pengelolaan persampahan. Dalam sehari, TPST Kedungrandu mampu mengelola sampah hingga 15 ton yang ditimbulkan oleh 3.000 rumah tangga di sekitar Kecamatan Patikraja dan sebagian wilayah perkotaan Purwokerto. Dari seluruh input sampah yang masuk, 90% di antaranya merupakan sampah yang berhasil terpilah, dan 10% sisanya merupakan residu yang akan diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) karena tidak dapat diproses lebih lanjut pada tingkat TPST. Sampah yang terpilah pada akhirnya dapat diubah menjadi output yang bernilai ekonomi, di antaranya pakan maggot, kompos, dan refuse-derived fuel (RDF)4
Pertimbangan Kebijakan Pengelolaan Sampah secara Sirkular dan Berkelanjutan
Untuk menutup sesi ini, setiap pembicara memberikan pertimbangan kebijakan, bagaimana jika daerah lain hendak mereplikasi kesuksesan Banyumas dalam mengelola sampah. Tidak dapat dipungkiri bahwa replikasi menjadi keniscayaan dari sebuah praktik baik. Akan tetapi, pemahaman serta penentuan prioritas terhadap besaran skala atau cakupan luas wilayah sampah yang akan dikelola menjadi hal utama dalam membentuk sistem pengelolaan sampah. Akurasi dalam penentuan jangkauan sistem memiliki konsekuensi terhadap anggaran dan implementasi.
Arah kebijakan sistem pengelolaan sampah yang telah direncanakan tentunya harus muncul secara tertulis pada dokumen perencanaan untuk menjadi petunjuk serta komitmen pemimpin daerah yang akan datang. Tidak hanya dari sisi perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan juga perlu dipastikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengambil peran dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat diterapkan melalui edukasi maupun penegakan hukum.
Ekonomi sirkular mengandung arti sampah yang dihasilkan dari konsumsi kembali lagi ke produksi sehingga tidak ada sampah yang dihasilkan. Ekonomi sirkular bisa dimulai melalui cara sederhana seperti memilah sampah 3R (reduce, reuse, recyle) dari sumbernya baik sampah yang dihasilkan dalam level rumah tangga, maupun fasilitas publik sebagai konsumen hingga perusahaan selaku produsen.
“Harus memilah sampah dari sumbernya,kalau mau dikelola dengan baik, itu basic-nya,” tutur Anthony.
Hanya saja, perilaku untuk melakukan pemilahan sampah ini masih menjadi persoalan. Ia mencontohkan, tidak sedikit rumah tangga yang belum sadar melakukan pemilahan sampah. Kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya sistem insentif bagi pelaku yang berhasil memilah sampah. Demikian halnya dengan perusahaan atau industri maupun berbagai tempat fasilitas publik masih banyak yang belum melakukan pemilahan sampah dan hanya menyerahkan pada rekanan untuk pengolahan sampah.
Oleh sebab itu Anthony memandang selain menggalakkan edukasi soal pemilahan sampah, perlu adanya pemberian insentif untuk mendorong perubahan perilaku memilah sampah baik pada tataran rumah tangga maupun industri. Menurutnya, saat ini perlu ada desain kebijakan atau regulasi untuk mendorong praktik ini dilakukan di masyarakat. “Desain untuk ini harus ada. Misal pemerintah mewajibkan dalam menjalankan bisnis perlu ada standar pengelolaan sampah yang baik disertai dengan pelaporan yang berkelanjutan. Penerapan ekonomi sirkular ini bisa dimulai dari perusahaan berskala besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Anthony mengatakan bahwa desain yang dikembangkan harus masif. Pemerintah perlu melakukan edukasi terkait ekonomi sirkular di masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan sejak dini mulai level pendidikan SD, misalnya dengan mengembangkan satu pelajaran khusus tentang ekonomi sirkular untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat secara luas. “Harus mulai berubah perilaku konsumsinya sehingga akan lebih cepat mengubah sistem ekonomi yang lebih sirkular,” pungkasnya.
Program Kemitraan Sektor Peternakan
Untuk program kemitraan di sektor peternakan, Anthony menambahkan, pihaknya akan menjalin kemitraan dengan warga masyarat termasuk dalam pengadaan dan ketersediaan pakan ternaknya.
“Menggandeng warga masyarakat, dengan penanaman rumput sebagai pakan ternak, hasilnya yang akan kita beli dengan harga yang baik,” tegas Anthony.
Rumah Kebutuhan Primer Manusia
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Perumahan tidak sekadar dalam arti bangunan semata, tetapi lebih pada tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan manusia (human settlement). Di sana terdapat tempat untuk menjalankan aktivitas keseharian mulai dari pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sarana transportasi, sarana kesehatan, tersedianya infrastruktur jalan, penerangan jalan, selokan, tersedianya ruang untuk aktivitas publik (fasilitas umum dan fasilitas sosial), dan terjaminnya keamanan bagi para penghuni.
Anthony Hendro Prasetyo yang juga sebagai Wakil Ketua DPD REI Jawa Tengah menyampaikan, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi pekerja merupakan tugas dari seluruh pihak termasuk Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dan, ini menjadi PR bersama baik itu BUMN maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan hunian yang layak terjangkau sehingga pekerja bisa nyaman bekerja, produktivitas meningkat, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi bagi perusahaannya.
“Kemudahan akses terhadap perumahan yang layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja,” tegas Anthony.
Namun, lanjut Anthony, minimnya daya beli masyarakat akibat harga rumah yang terus melambung menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pekerja.
Dimana pekerja merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa. Melalui kerjasama ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan mewujudkan mimpi mereka, cara mudah memiliki rumah yang aman dan nyaman.
“Pekerja akan mendapatkan akses lebih mudah dan terjangkau ke perumahan yang layak. Sedangkan bagi perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kesejahteraan dan produktivitas para pekerjanya.” kata Anthony
Peningkatan permintaan akan hunian bagi masyarakat di Solo Raya terus berlanjut, potensi itu mendorong BPJS Ketenagakerjaan bersama DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah menjalin sinergi dalam penyediaan hunian yang layak bagi pekerja.
Jalinan kerjasama ini sebagai bentuk pemantapan dan sinergi program sekaligus merupakan bagian dari optimalisasi penyaluran Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi tingkat backlog perumahan yang terjadi selama ini.
https://jatengonline.com/2024/04/30/pekerja-kian-mudah-memiliki-rumah-melalui-bps-ketenagakerjaan/
Terkait pencalonannya sebagai wakil bupati Karanganyar dari Partai Gerindra, Anthony Hendra Prasetyo secara resmi menyatakan mundur dari bursa pencalonan dengan tidak mengembalikan formulir pendaftaran hingga hari terakhir Rabu (5/6/2024)
“Saya menyatakan mundur dan menarik diri dari bursa pencalonan wakil bupati untuk Pilkada Karanganyar 2024,” ucap Anthony
Selain itu, pria yang juga aktif di berbagai organisasi profesi ini, mengucapkan terimakasih dan penghargaan serta permohonan maaf kepada para relawan dan tim yang selalu memberikan support, dan juga mengajak untuk menyongsong Pilkada Karanganyar 2024 dengan optimis.
“Semoga Pilkada 2024 di Karanganyar bisa melahirkan pemimpin yang solutif yang bisa membawa kemajuan dan kesejahtraan bagi masyarakat Karanganyar. Mari kita jadikan Pilkada 2024 ini bagian dari ikhtiar kita untuk memperkuat proses demokrasi sekaligus jalan dan lompatan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat Karanganyar,” ajaknya.
Pada kesempatan itu juga, Anthony menitipkan program prioritas kepada siapa saja calon bupati dan wakil bupati Karanganyar 2024. Program prioritas itu antara lain: Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM), Memperkuat aksebilitas dan kualitas layanan Kesehatan, Memperluas lapangan kerja dan mempermudah kesempatan berwirausaha, Mempercepat ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan, Menuntaskan reformasi birokrasi, Pengembangan desa industry berbasis pariwisata, pertanian, peternakan dan UMKM.
Selain juga, berharap pemimpin daerah atau Bupati Karanganyar selanjutnya adalah sosok pintar menggenjot investasi sektor padat karya. Pengembangan sektor ini bisa menciptakan banyak lapangan kerja sehingga bisa mendongkrak ekonomi Karanganyar.
“Industrialisasi bisa memberikan efek domino yang baik terhadap perekonomian suatu daerah. Investasi padat karya bakal menciptakan lapangan kerja yang luas. Dengan begitu, komunitas masyarakat di sekitarnya akan terdongkrak secara ekonomi. Di sisi lain, aktivitas ekonomi lain pasti akan turut tumbuh, misalnya pertumbuhan sektor perdagangan dan akomodasi. (*/ian)
