JATENGONLINE, SOLO – Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) Solo Raya dilakukan bersamaan dengan acara halal bihalal yang digelar di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu (5/4/2026)
Seperti di ketahui kegiatan ini menindaklanjuti Deklarasi GMKR di Jakarta beberapa waktu yang lalu, GMKR memiliki 5 (lima) tuntutan. 4 (empat) di antaranya terkait merebut kedaulatan dari tangan oligarki. Kelima adalah adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan reformasi Kepolisian.

“Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Keduanya adalah mantan Walikota Solo. Bapak dan anak pelaku kejahatan nepotisme,” tegas Nurochmad, di temui disela acara.
Di samping nepotisme, lanjutnya, Jokowi itu patut diusut dan diadili atas dugaan kejahatan beragam. Ada pembuatan dan penggunaan ijazah palsu, korupsi bansos, covid 19, dana haji, dan terkait korupsi para menteri lainnya.
“Ada pengkhianatan negara khususnya hubungan dengan China dan masih banyak pelanggaran hukum dan kejahatan politik lain yang harus dipertanggungjawabkan.” ungkapnya.
Menurutnya, Jokowi wajib mempertanggungjawabkan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukannnya saat menjadi Walikota, Gubernur, maupun Presiden.

Sementara Aktivis Senior di kota Solo, Usman Amirodin menyampaikan, andai saja reformasi Polri tidak berbelok arah dan Kapolri diganti yang baru, maka kemerdekaan dan kebahagiaan rakyat semakin dekat untuk terealisasi.
Misi GMKR untuk merebut kembali kedaulatan rakyat diawali dengan menghukum Jokowi atau mereka yang telah mencuri, merampok, memperkosa, bahkan membunuh kedaulatan rakyat.
“Saatnya rakyat merebut kembali kedaulatannya dengan mulai dari tangkap Jokowi di Solo dan adili di Jakarta.” ujar Usman Amirodin.
Pada deklarasi GMKR di sampaikan Maklumat Solo Raya, yang isinya sebagai berikut,

Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt dan dilandasi tanggung Jawab sejarah kepada bangsa dan negara, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, menyatakan:
Bahwa kedaulatan rakyat telah mengalami penyimpangan serius. Bahwa Hukum, Politik, Ekonomi, Demokrasi, dan Etika kekuasaan telah dirusak oleh praktik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu, kami menyampaikan sikap dan tuntuan rakyat:
1. KEMBALIKAN KEDAULATAN KE TANGAN RAKYAT
Menegaskan bahwa seluruh proses politik dan kekuasaan harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada oligarki dan kepentingan sempit.
2. TANGKAP DAN ADILI JOKOWI.
Tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini! Siapapun dia, harus bertanggung jawab di hadapan rakyat.
Menuntut dilakukannya proses hukum terhadap Joko Widodo mantan Presiden ke 7 secara terbuka, adil, dan independen.
3. MAKZULKAN GIBRAN RAKABUMING RAKA DARI JABATAN WAKIL PRESIDEN
Jabatan bukan warisan keluarga..! Jabatan bukan hasil rekayasa kekuasaan..! Jabatan adalah amanah rakyat, dan harus bersih..!
Segera dilakukannya proses konstitusional untuk memakzulkan Wakil Presiden.
4. REFORMASI TOTAL POLRI
Polri adalah Alat Negara, bukan Alat Kekuasaan. Kembalikan Polri ke Rakyat
5. MENDESAK PRESIDEN PRABOWO UNTUK MELAKUKAN KOREKSI NASIONAL
PRABOWO DENGAR RAKYATMU..!
Kami tidak datang untuk menjatuhkan. ! Kami datang untuk mengingatkan. ! Bersihkan negara ini. !
Hentikan praktik korup dan manipulatif. !
Koreksi semua kebijakan yang menyengsarakan rakyat. !
Kembalikan tata kelola negara ke arah yang konstitusional dan berkeadilan. !
#Maklumat ini adalah peringatan.
#Maklumat ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar.
Solo Raya, 5 April 2026
GERAKAN MEREBUT KEMBALI KEDAULATAN RAKYAT (GMKR)
Setelah selesai pembacaan maklumat, naskahnya ditanda tangani oleh masing-masing koordinator GMKR Solo Raya. (*/ian)






















