Catatan Ketatanegaraan Soal Sengketa Eligibilitas Calon: MK Diminta Fokus pada Supremasi Konstitusi, Bukan Sekadar Sengketa Suara

Berita, Politik622 Views
banner 468x60

JATENGONLINE, SOLO – Dalam dinamika persidangan sengketa hasil pemilihan umum yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), muncul catatan ketatanegaraan krusial yang menegaskan perlunya pembedaan tegas antara sengketa perolehan suara dengan persoalan syarat menduduki jabatan publik (eligibility).

“Catatan ini menekankan bahwa ketika objek perkara adalah kualifikasi konstitusional seorang calon, maka pendekatan hukum acara dan substansi putusan harus disesuaikan agar tidak mencederai prinsip supremasi konstitusi.” terang Al Ghozali, praktisi hukum dan akademisi.

banner 336x280

Pertama, terkait legal standing, pihak pemohon seperti Prof. Denny dan kolega dinilai memiliki kedudukan hukum yang sah untuk didengar. Hal ini dikarenakan objek yang dipersoalkan bukanlah selisih perolehan suara antar-paslon, melainkan persyaratan fundamental seseorang untuk menduduki jabatan publik. Ketika menyangkut integritas dan kualifikasi konstitusional pejabat negara, setiap warga negara atau pihak yang berkepentingan seharusnya memiliki akses keadilan yang lebih luas dibandingkan sengketa teknis penghitungan suara.

Al Ghozali

Kedua, mengenai tenggang waktu. Aturan tiga hari kerja yang lazim berlaku dalam sengketa hasil pemilihan tidak dapat serta-merta diterapkan secara otomatis jika objek perselisihan adalah eligibility. Persoalan syarat pendidikan atau kualifikasi lainnya memerlukan pemeriksaan materiil yang mendalam, sehingga pembatasan waktu yang terlalu ketat berpotensi menghambat penegakan keadilan substantif demi kepentingan konstitusional jangka panjang.

Ketiga, aspek pembuktian menjadi kunci. Hakim MK perlu melakukan uji tuntas terhadap apakah Pemohon benar-benar mengalami kerugian faktual atau setidaknya kerugian potensial yang memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan objek perkara. Tanpa adanya keterkaitan yang jelas antara pelanggaran syarat eligibility dengan kerugian konstitusional yang dialami, dalil pemohon berisiko dianggap abstrak dan tidak memenuhi unsur formil permohonan.

Keempat, terkait bentuk putusan. Jika terbukti bahwa syarat pendidikan atau kualifikasi lain tidak terpenuhi, MK seyogianya menjatuhkan putusan bersifat deklaratoir. Artinya, Mahkamah cukup menyatakan bahwa pencalonan tersebut tidak memenuhi syarat konstitusional, tanpa perlu langsung memberhentikan pejabat atau mendiskualifikasi secara eksekutorial. Putusan deklaratoir memberikan ruang bagi lembaga perwakilan untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Kelima, dan yang paling fundamental, adalah konsekuensi ketatanegaraan. Apabila kemudian timbul persoalan keberlanjutan jabatan pasca-putusan deklaratoir, mekanismenya harus merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. MK berperan menentukan persoalan hukum dalam batas kewenangannya, sementara DPR dan MPR menjalankan mekanisme politik konstitusional untuk tindak lanjutnya. Pada akhirnya, yang harus ditegakkan bukan supremasi satu lembaga atas lembaga lain, melainkan supremasi konstitusi itu sendiri sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Catatan ini mengingatkan bahwa MK bukan sekadar wasit dalam kontestasi elektoral, tetapi juga penjaga gerbang konstitusionalitas jabatan publik. Pendekatan yang tepat dalam menangani sengketa eligibility akan menentukan apakah putusan MK kelak memperkuat fondasi demokrasi atau justru menciptakan preseden yang melemahkanChecks and Balances antarlembaga negara. (*/ian)

banner 336x280