Solo Paragon Mal Legowo, Hentikan Pembangunan
JO, Solo – Sementara itu Direktur Operasional Solo Paragon, Budianto Wiharto menerima keputusan penghentian sementara proyek Solo Paragon miliknya. Ketidaksesuaian realisasi proyek dengan perizinan akan diluruskan melalui kajian ulang. Proyek yang distop, kata Budiyanto, memang menghambat penyelesaian pusat perbelanjaan modern itu, namun ini sudah menjadi konsekuensi. “Pembangunan kami hentikan, sambil menunggu kajian dari pakar. Saat [...]
JO, Solo – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, menghentikan pembangunan mal Paragon serta melarang aktivitas proyek, karena dicurigai melanggar perizinan pendirian bangunan tersebut. Keputusan Pemkot ini lantaran realisasi pendirian pusat perbelanjaan modern tersebut melenceng dari dokumen permohonan izin. Jeda waktu sampai proyek dimulai kembali akan digunakan untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta [...]
Continue reading …
JO, Boyolali – “Saya minta Bupati menghentikan seluruh rencana untuk mengubah status Desa menjadi kelurahan yang ia lakukan secara bertahap tiap tahun hingga 2015, saat beliau lengser,” papar Thontowi Jauhari, Wakil Ketua DPRD Boyolali. Senin (6/2/2012) Menurutnya, jika tiap tahun direncanakan ada 2 desa yang dialihkan, maka akan ada 10 desa yang statusnya akan dirubah [...]
Continue reading …
JO, Semarang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah didesak segera menangkap dan memproses empat tersangka kasus tindak pidana korupsi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. “Desakan tersebut kami sampaikan langsung kepada Kepala Kejati Jateng Bambang Waluyo dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (26/1/2012),” kata Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah [...]
Continue reading …
JO, Klaten – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) mempertanyakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik Polres Klaten terkait perkembangan kasus buku ajar. Koordinator ARAKK, Abdul Muslih mengatakan, selaku pelapor dari kasus dugaan korupsi buku ajar 2004, pihaknya mengaku tidak mengetahui perkembangan kasus tersebut. Sebab, sejak dilimpahkan ke Polres Klaten pada 18 Agustus [...]
Continue reading …
JO, Klaten – Pengembalian dana pengadaan buku ajar di Kabupaten Klaten menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan. Penilaian senada juga diungkapkan Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) Abdul Muslih. Menurutnya, pengembalian tersebut merupakan indikasi keterlibatan tujuh rekanan dalam kasus korupsi pengadaan buku ajar Tahun Anggaran 2003/2004. “Pengembalian yang dilakukan rekanan merupakan pengakuan secara langsung terjadinya penyimpangan [...]
Continue reading …
JO, Klaten – Pengembalian kerugian negara sebesar Rp 2,4 ke kas daerah oleh ketujuh rekanan dalam kasus korupsi pengadaan buku ajar SD/MI Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2003/2004 membuat tanda tanya besar sejumlah kalangan. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pelayanan Publik Klaten, Joko Yunanto kepada wartawan, mengatakan, pihaknya menilai bahwa pengembalian uang tersebut justru mengindikasikan keterlibatan ketujuh [...]
Continue reading …
Terkait Rencana Relokasi Kantor Kabupaten JO, Boyolali – Kontroversi semakin menguat terkait rencana relokasi kantor Bupati Boyolali , disinyalir proyek tersebut bukan menjadi sebuah kebutuhan daerah. Namun, dinilai sebagai ambisi besar dari Seno Samudro, karena keinginan itu ada semenjak menjabat wakil bupati kemarin. Anggota DPRD Kbupaten Boyolali Thontowi Jauhari mengatakan, bahwa selama ini, persoalan kantor [...]
Continue reading …
JO, Boyolali – Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fuadi, menolak tegas terhadap rencana relokasi kantor Bupati Boyolali, karena menurutnya dalam RPJMD tidak tercantum pos anggaran tersebut, baik di pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) maupun Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). Sementara hasil evaluasi Gubernur Jateng, Bibit Waluyo atas APBD [...]
Continue reading …
JO, Boyolali – Rencana relokasi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kian menuai kontroversi, utamanya setelah bupati memaksakannya masuk di APBD Tahun Anggaran 2012. Pendapat berbeda dan bernada miring terus bergejolak, seperti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) pun mengkritisi kebijakan tersebut. Bahkan surat himbauan untuk tidak meneruskan proses relokasi sempat dilayangkan ke Bupati Boyolali. “Surat [...]
Continue reading …