JATENGONLINE, SOLO – Memiliki usaha katering skala besar memiliki potensi keuntungan tinggi, namun juga membawa risiko operasional dan finansial yang signifikan. Termasuk tantangan menjaga konsisten rasa dan kualitas makanan saat memproduksi dalam jumlah besar.
Seperti halnya penyediaan konsumsi untuk jamaah haji, yang bukan hanya peluang bisnis, tetapi juga medan penuh tantangan dengan risiko tinggi.
Sebagaimana pengalaman yang dituturkan Puspo Wardoyo, Founder MakanKu dibawah bendera PT Halalal Thayiban Indonesia (HaTI), usai mendampingi Abdul Wachid anggota DPR RI Komisi VIII meninjau proses produksi konsumsi haji di pabriknya, Kamis 23 April 2026.
Bahwa bisnis konsumsi haji, terang Puspo, memiliki tingkat kerawanan yang tidak bisa disamakan dengan katering biasa pada umumnya. Tantangan paling mendasar adalah soal kepastian distribusi di lokasi ekstrem seperti Arafah dan Muzdalifah.
Di wilayah ini, menurutnya, tidak tersedia akses makanan sama sekali. Jika distribusinya gagal, maka tidak ada alternatif lain bagi jamaah.
“Bisa jadi masalah besar jika tidak terkirim, karena tidak ada yang jualan makanan di sana,” ungkapnya.
Pengalaman masa lalu, ketika konsumsi diganti dengan uang namun tidak bisa dimanfaatkan, menjadi bukti nyata kompleksitas tersebut.
Selain distribusi, skala produksi yang masif juga menjadi tantangan tersendiri. HaTI, misalnya, harus menyiapkan hingga dua juta porsi makanan untuk satu musim haji, khususnya di Muzdalifah.
Jumlah ini menuntut kesiapan produksi, pengemasan, hingga ketahanan makanan agar tetap layak konsumsi dalam waktu tertentu.
Di sisi lain, tantangan besar juga datang dari biaya logistik yang terus meningkat. Pengiriman makanan dari Indonesia ke Arab Saudi, terutama melalui jalur udara, mengalami lonjakan harga signifikan.
Kondisi ini menjadi dilema, karena harga layanan katering haji telah ditetapkan sejak awal dan tidak bisa menyesuaikan secara fleksibel dengan kenaikan biaya.
Jika biaya transportasi terus mengalami kenaikan, maka tidak mampu lagi menanggung, sementara harga sudah dipatok. Ini menunjukkan bahwa margin bisnis di sektor ini sangat tipis dan rentan terhadap gejolak eksternal.
Tantangan berikutnya adalah ketergantungan pada bahan baku dari Indonesia. Rempah-rempah dan nasi sebagai komponen utama makanan khas Indonesia tidak tersedia di Tanah Suci.
Hal ini membuat rantai pasok menjadi panjang dan kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, muncul rencana strategis membuka dapur produksi langsung di Arab Saudi.
Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.
Namun, persoalan tidak berhenti di situ. Dalam skema bisnis konsumsi haji, penyedia juga dihadapkan pada mekanisme pembayaran yang menuntut kekuatan modal besar.
“Pembayaran yang dilakukan setelah layanan selesai membuat pelaku usaha harus menanggung seluruh biaya operasional di awal.” terang Puspo.
Kalau tidak punya modal, tidak bisa jalan. Belum lagi faktor eksternal seperti inflasi global, fluktuasi biaya transportasi, hingga dinamika geopolitik yang dapat mempengaruhi jalur distribusi.
Meski kontrak tahun berjalan relatif aman, ketidakpastian untuk musim haji berikutnya tetap menjadi bayang-bayang bagi para pelaku usaha.
Kunjungan Politikus Partai Gerindra Abdul Wachid ke fasilitas produksi HaTl ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa di tengah berbagai tantangan tersebut, kualitas layanan tetap terjaga.
“Pengawasan ini penting agar bisnis konsumsi haji tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab pelayanan terhadap jamaah.” pungkas Bos Ayam Bakar Wong Solo ini. (*/ian)
