JATENGONLINE, SOLO – Pengamat sosial politik, BRM Kusumo Putro, menilai bahwa gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi saat ini bukan sekadar protes sesaat, melainkan manifestasi dari empat krisis fundamental yang sedang dihadapi bangsa.
Menurutnya, gerakan ini merupakan respons rasional terhadap tekanan ekonomi, ketidakjelasan arah kebijakan fiskal, isu kelembagaan sipil-militer, serta matinya saluran aspirasi formal.
Dalam wawancaranya, BRM Kusumo membedah empat akar penyebab utama yang memicu ledakan emosi publik di kampus-kampus dan jalanan:
1. Tekanan Ekonomi yang Mencekik Rakyat Kecil
Menurut Kusumo, pemicu paling nyata dan terasa langsung oleh masyarakat adalah kondisi ekonomi makro yang buruk. Mahasiswa dan warga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus menggerus daya beli. Ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan pasar tenaga kerja yang lesu—ditandai sulitnya mencari kerja serta maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)—keadaan ini menciptakan frustrasi kolektif yang meledak menjadi aksi massa. “Ketika perut lapar dan masa depan suram, kesabaran rakyat memiliki batas,” tegasnya.
2. Dilema Kebijakan Fiskal dan Prioritas APBN
Akar kedua terletak pada persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Bahwa pemangkasan atau realokasi anggaran tertentu dalam APBN dipandang berisiko membebani rakyat kecil. Masyarakat mempertanyakan prioritas pemerintah: apakah anggaran benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan umum, atau justru menguntungkan segelintir elit? Ketidakpercayaan terhadap transparansi fiskal ini menjadi bahan bakar legitimasi bagi mahasiswa untuk menuntut akuntabilitas.
3. Ancaman Terhadap Ruang Sipil dan Kelembagaan
Isu ketiga menyangkut tatanan demokrasi itu sendiri. Sebagian aksi secara spesifik menolak perluasan peran militer di ranah sipil. Mahasiswa dan aktivis menuntut peninjauan ulang regulasi TNI dan Polri agar tidak terjadi regressi menuju era dwifungsi ABRI. Bagi Kusumo, ini adalah upaya menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa institusi keamanan tetap berada di bawah kendali otoritas sipil yang demokratis.
4. Krisis Representasi: DPR Kehilangan Fungsi Saluran Aspirasi
Poin terakhir, dan mungkin yang paling krusial secara politis, adalah krisis representasi. Kusumo menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan terjadi karena mahasiswa merasa aspirasi publik sudah tidak lagi tersalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau mekanisme politik formal lainnya. Ketika lembaga legislatif dianggap bungkam atau tidak responsif terhadap penderitaan rakyat, maka jalanan menjadi satu-satunya “parlemen” yang tersisa. “Demo adalah gejala sakitnya sistem perwakilan kita,” pungkasnya.
Dengan keempat analisis ini, Kusumo Putro berharap pemerintah tidak hanya melihat aksi mahasiswa sebagai gangguan ketertiban, tetapi sebagai diagnostik mendalam atas penyakit struktural yang harus segera diobati demi stabilitas nasional jangka panjang.
Selain itu, menurut Kusumo, tuntutan pertama dan paling mendesak adalah penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional. Mahasiswa tidak hanya meminta penanganan darurat, tetapi juga pemulihan kesehatan warga terdampak secara menyeluruh. Lebih jauh, mereka menuntut akuntabilitas korporasi yang diduga kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan tersebut. “Ini soal nyawa dan masa depan ekologis bangsa,” tegasnya.
Beban Biaya Hidup dan Pelayanan Publik Isu berkaitan dengan daya beli dan aksesibilitas layanan dasar. Mahasiswa menolak keras tingginya biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Mereka menuntut negara hadir untuk menjamin akses yang merata dan terjangkau, mengingat beban ekonomi yang kini semakin menekan kalangan menengah ke bawah.
“Ekonomi yang tidak stabil adalah ancaman langsung bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Evaluasi Program Strategis: MBG dan Koperasi Desa Poin keempat menyangkut efektivitas program pemerintah. Sejumlah kelompok mahasiswa meminta peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kekhawatiran utama adalah potensi pemborosan anggaran dan kerentanan terhadap korupsi jika mekanisme pengawasan tidak diperketat. Kusumo menilai kritik ini konstruktif demi memastikan dana rakyat benar-benar tepat sasaran.
Sementara, Kusumo Putro menyoroti pola pergerakan aksi demonstrasi mahasiswa yang kerap kali mengalami transformasi makna. Menurutnya, gerakan ini biasanya bermula dari tuntutan substantif yang spesifik—seperti penurunan harga kebutuhan pokok, evaluasi anggaran negara, atau penolakan terhadap kebijakan tertentu—namun seiring berjalannya waktu, aksi tersebut berkembang menjadi simbol ketidakpuasan publik yang jauh lebih luas terhadap kinerja pemerintah.
Kusumo mengambil contoh Aksi “Indonesia Gelap” pada tahun 2025 sebagai studi kasus relevan. Ia menilai bahwa aksi tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari kekecewaan publik yang telah mengendap akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat. “Ketika tuntutan teknis tidak direspons, demo berubah bahasa menjadi ekspresi kemarahan kolektif,” ujarnya.
Dua Risiko Fatal: Radikalisasi dan Penyempitan Narasi Meskipun memiliki legitimasi moral, Kusumo memperingatkan bahwa aksi massa rentan menghadapi dua risiko utama yang dapat mendegradasi esensi perjuangan:
1. Radikalisasi di Lapangan: Masuknya elemen provokator atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ke dalam barisan demonstran berpotensi mengubah aksi damai menjadi anarkis. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan peserta, tetapi juga memberikan justifikasi bagi aparat untuk melakukan tindakan represif yang berlebihan.
2. Penyempitan Narasi Publik: Risiko kedua berasal dari cara pemberitaan media. Ketika fokus liputan bergeser dari substansi tuntutan ke kerusuhan atau bentrokan fisik, pesan utama mahasiswa terdistorsi. Publik akhirnya lebih mengingat “kekacauan” daripada “masalah” yang sebenarnya ingin diselesaikan.
Konstruksi Berita dan Framing Media Lebih jauh, Brm Kusumo menjelaskan bahwa media memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat melalui konstruksi berita. Studi framing menunjukkan bahwa satu peristiwa demo dapat dibingkai secara sangat berbeda tergantung pada sudut pandang redaksi.
“Satu media mungkin menonjolkan aspek anarkisme dan kerusakan fasilitas umum, sementara media lain memilih menyoroti respons pemerintah atau kehadiran aparat keamanan. Akibatnya, pembaca mendapatkan realitas yang terfragmentasi,” jelasnya.
Kondisi ini menuntut literasi media yang tinggi dari masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh judul-judul sensasional. Bagi para aktivis dan mahasiswa, Kusumo menyarankan agar mereka tetap menjaga disiplin massa dan memperkuat komunikasi strategis agar narasi substantif tidak tenggelam oleh bisingnya isu kekerasan. Hanya dengan demikian, suara perubahan dapat terdengar jelas tanpa terdistorsi oleh noise politik maupun bias pemberitaan. (*/ian)
