JATENGONLINE, SOLO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film yang kini tengah kontroversi Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, diselenggarakan di Warmindo Alumni – Jalan Letjen Sutoyo, Solo, Jumat (15/5/2026) malam.
Acara itu pun dihadiri ratusan peserta umum, yang mayoritas dari mereka dari kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo.
Antusias peserta terlihat sejak pukul 17.30 mulai berdatangan ke lokasi pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Mereka duduk lesehan sambil menunggu film yang mengangkat perjuangan masyarakat adat di wilayah Papua Selatan dalam mempertahankan ruang hidup dan tanah leluhur dari ekspansi proyek agribisnis dan industri dengan skala besar.
Direktur LBH Unisri Dr. Al Ghozali Hide Wulakada, S.H., M.H. malam itu sebagai pematik diskusi film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale ini.
Kegiatan LBH Unisri ini tidak berfokus pada wacana, melainkan pada penderitaan rakyat. Karena itu, film seperti Pesta Babi layak ditonton mahasiswa lewat jaringan LBH nasional, kata Ghozali, acara ini bukan sekadar nobar hiburan, melihat dokumenter kesaksian tentang apa yang terjadi di Papua.
Lebih lanjut dikatakan Dr. Al Ghozali, tujuan dari nobar adalah menunjukkan kepada mahasiswa bahwa realitas keadilan di Indonesia belum baik-baik saja. Mahasiswa harus membawa pemikiran itu untuk memahami persoalan masyarakat, bukan hanya teori di kampus.
Terlebih LBH Unisti fokus pada penderitaan rakyat, bukan sekadar wacana hukum.
“Film ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Namun, pemerintah melalui Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak pernah melarang nobar Pesta Babi.” jelasnya.
Ghozali pun mengapresiasi apa yang dilakukan Yusril. Bahwa film ini menunjukkan betapa kuatnya universalisme mengalahkan partikularisme, masyarakat perlu tahu.
“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi pengingat untuk menghentikan kebijakan yang merugikan rakyat sebelum terlambat, serta menata ulang dan mengembalikan hak masyarakat Papua atas tanah mereka.” pungkasnya.
Awalnya acara ini, menurut Ghozali, diajukan mahasiswa untuk digelar di kampus Unisri, tetapi tidak mendapat izin dari pihak universitas. Kampus saja membatasi mahasiswa melihat realitas keadilan dan ketidakadilan, bagaimana dengan negara ini?
“Akhirnya mereka cari alternatif di luar. Semua diatur mahasiswa dengan biaya sendiri, tanpa sepeser pun dari kampus maupun LBH,” tandasnya. (*/ian)
