BRM Kusumo Putro saat menghadiri pelantikan kepengurusan PWI Surakarta periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Sri Hartanto, di Sunan Hotel Solo. Sabtu (12/9/2026)
JATENGONLINE, SOLO — Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Surakarta periode 2026–2031 mendapat sambutan positif dari kalangan profesional hukum. Pendiri Kantor Hukum Dr. BRM Kusuma Putra, S.H., M.H. and Partners, BRM Kusumo Putro, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Sri Hartanto sebagai Ketua PWI Surakarta terpilih. Ia menilai bahwa figur Sri Hartanto dinilai krusial untuk mengangkat standar profesionalisme jurnalistik di era disrupsi informasi saat ini.
Dukungan tersebut disampaikan BRM Kusumo Putro menjelang acara pelantikan resmi yang berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, di The Sunan Hotel, Solo.
Kehadiran tokoh hukum ternama ini menjadi sinyal kuat bahwa organisasi wartawan tidak hanya bergerak di ranah media, tetapi juga memiliki legitimasi dan kepercayaan dari sektor profesional lain yang bersinggungan langsung dengan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
Profesionalisme Pers sebagai Fondasi Kepercayaan Publik Dalam keterangannya, BRM Kusumo Putro menekankan bahwa tantangan pers modern bukan lagi sekadar kecepatan penyampaian informasi, melainkan akurasi, integritas, dan kedalaman analisis.
“Di tengah banjir hoaks dan konten dangkal, masyarakat membutuhkan jurnalis yang bekerja layaknya profesional: berbasis data, verifikasi ketat, dan etika yang tak tergoyahkan. Saya yakin Pak Sri Hartanto memiliki rekam jejak dan visi yang selaras dengan kebutuhan mendesak ini,” ujarnya.
Sebagai praktisi hukum yang kerap berinteraksi dengan media dalam berbagai kasus, BRM Kusumo Putro memahami betul bagaimana kualitas pemberitaan dapat memengaruhi proses hukum dan opini publik. Menurutnya, PWI di bawah kepemimpinan Sri Hartanto diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membina anggotanya agar tidak terjebak pada jurnalisme sensasional, melainkan fokus pada jurnalisme yang berdampak dan bertanggung jawab.
Sinergi Antara Pers dan Profesi Lain Dukungan dari Kantor Hukum Dr. BRM Kusuma Putra, S.H., M.H. and Partners juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pers yang profesional memerlukan mitra yang memahami konteks hukum, bisnis, dan tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, profesi lain juga membutuhkan pers yang kompeten untuk menyampaikan isu-isu kompleks kepada publik secara utuh dan adil.
“Kami siap bersinergi dengan PWI Surakarta periode baru. Bukan hanya sebagai objek liputan, tetapi sebagai partner dalam membangun ekosistem informasi yang sehat di Solo Raya. Kepemimpinan Pak Sri Hartanto membuka peluang dialog yang konstruktif antara dunia pers dan komunitas profesional,” tambah BRM Kusumo Putro.
Harapan Bagi Pengurus Baru Pelantikan pengurus PWI Surakarta 2026–2031 dipandang sebagai momentum strategis untuk merevitalisasi peran organisasi di tengah perubahan lanskap media. Dengan dukungan dari tokoh seperti BRM Kusumo Putro, Sri Hartanto dan jajaran pengurus baru diharapkan dapat menerjemahkan aspirasi eksternal ini menjadi program kerja konkret, seperti pelatihan jurnalistik investigasi, pendampingan hukum bagi anggota, serta forum diskusi rutin dengan pemangku kepentingan dari berbagai bidang.
Advokat dan jurnalis, imbuh Kusumo, berada pada posisi yang setara tanpa ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih penting. Pengacara memerlukan media untuk membentuk opini publik, transparansi penegakan hukum, dan sosialisasi.
Di sisi lain, jurnalis juga membutuhkan sumber informasi hukum yang kompeten agar pemberitaan terkait persoalan hukum tidak keliru dalam memahami konteks maupun aturan. Media dapat menjadi sarana bagi kantor hukum dan praktisi hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas.
“Kami seringkali berdampingan dalam kasus besar dengan teman-teman jurnalis untuk mengontrol informasi secara etis dan proporsional,” tambahnya.
Acara pelantikan nanti juga dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, menandakan bahwa komitmen profesionalisme yang digaungkan di tingkat cabang sejalan dengan arah kebijakan nasional organisasi.
“Posisi strategis PWI Surakarta dalam perjalanan sejarah pers nasional. Berita Solo Raya menjadi jejak perjuangan wartawan di Kota Solo menjadi modal historis bagi PWI Surakarta untuk terus berkontribusi terhadap perkembangan pers di tengah perubahan zaman.” kata Munir.
PWI Surakarta, lanjut Munir, harus konsisten menjadi ujung tombak dalam diskursus pers masa depan di tengah tantangan zaman. “Tantangan wartawan saat ini semakin kompleks. Kecepatan distribusi informasi harus diimbangi kemampuan melakukan verifikasi dan memastikan akurasi berita. Ancaman hoaks, disinformasi, berita palsu hingga perkembangan teknologi deepfake, menurutnya, semakin menegaskan pentingnya profesionalisme dan etika jurnalistik.” tegasnya.
Adapun Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto menegaskan kepengurusan periode 2026–2031 tidak boleh berhenti pada seremoni pelantikan. Amanah organisasi harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk menjaga marwah dan integritas profesi wartawan.
Kecepatan penyampaian berita, kata Tanto, tidak boleh mengalahkan akurasi, popularitas tidak boleh mengalahkan kebenaran, dan kepentingan sesaat tidak boleh mengalahkan integritas profesi.
“Perubahan pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi menjadi tantangan besar bagi wartawan. Informasi kini dapat menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital, tetapi belum tentu telah melalui proses verifikasi. Karena itu, kepengurusan baru PWI Surakarta akan mendorong peningkatan kompetensi wartawan sekaligus memperkuat kemampuan organisasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media digital.” ujarnya.
Kepengurusan PWI Surakarta periode 2026–2031 memiliki cakupan kerja di wilayah Soloraya. Selain Kota Surakarta, organisasi tersebut menempatkan koordinator daerah (Korda) di enam kabupaten, yakni Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, dan Klaten. (*/ian)
