Ketum Kadin Solo FSI
JATENGONLINE, SOLO – ‘Ontran-ontran‘ babak baru adanya dualisme raja dalam Karaton Kasunanan Surakarta sejumlah pihak berharap segera menemui titik temu dan cepat selesai. Karena jika berlarut-larut, akan berdampak serius bagi perkembangan keraton dan juga perekonomian di Kota Solo utamanya di sektor pariwisata.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Solo, Ferry Septha Indrianto (FSI) menyampaikan, jika stabilitas di dalam Karaton Kasunanan Surakarta terganggu maka akan membawa dampak yang signifikan bagi kota Surakarta. Sebab adanya stabilitas akan melahirkan kepastian.
“Modal utama dalam pembangunan adalah kepastian,” tegas FSI, Senin (24/11/2025).
Apabila di internal Karaton Kasunanan Surakarta kondisinya solid, kata FSI, maka niscaya kepastian itu bakal tercipta. Kemudian ketika kepastian ada, kepercayaan publik pun tumbuh, lalu hukum yang mengaturnya menjadi jelas, otomatis investasi mengalir, dan ekonomi pun bergerak.
“Sebuah kerangka kepastian. Soliditas dan stabilitas harus terus dijaga dan dipelihara,” kata FSI. Itu yang dibutuhkan Karaton Surakarta Hadiningrat saat ini, lanjutnya.
Lebih lanjut disampaikan Ketum Kadin Solo ini, bahwa Karaton Surakarta baru dapat memainkan peran terbaiknya ketika semua pihak kembali pada jalan kebenaran. Yakni dengan menghimpun, mengkonsolidasikan, dan menyatukan seluruh unsur tanpa ada yang tertinggal, No one left behind!
Di mana dualisme keraton, kata FSi, menjadi ruang kebijaksanaan bagi semuanya. Kemudian stabilitas keraton, diakuinya bermula dari harmoni internal keluarga besar. “Namun manfaat dari stabilitas itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, dunia usaha, pelaku pariwisata, hingga kawasan Soloraya, pemerintah daerah dan pusat.” katanya.
No one left behind! Ini pun bukan hanya menjadi tugas keluarga Karaton Surakarta. Namun juga tugas Pemerintah untuk mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan sebagaimana amanat sejarah dan aturan adat yang berlaku di Karaton Surakarta Hadiningrat.
Hanya saja kata dia, di titik ini, perlu dipahami bahwa urusan Karaton bukanlah persoalan publik yang dilempar kembali kepada masyarakat secara umum. Keraton adalah lembaga adat yang berdiri di atas paugeran dan harus dihormati sebagai dasar.
Mengembalikan urusan keraton kepada ‘masyarakat’ tanpa merujuk pada paugeran yang ada justru berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakteraturan dan ketidaktepatan arah.
Pada akhirnya masyarakat pun berharap pemerintah ikut menjaga paugeran. Bukan melepaskan diri dari aturan adat yang ada.
Sementara sejarah peradaban Jawa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Karaton Kasunanan Surakarta. Dalam masa awal kemerdekaan, Keraton memiliki peran yang besar, di antaranya mengakui kemerdekaan sehingga menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan lain. Karaton bukan lagi hanya sekedar simbol budaya, melainkan aset strategis dalam struktur sosial, budaya, dan perekonomian kota Surakarta.
“Masa keemasan Karaton Surakarta akan terwujud ketika stabilitas dan soliditas internal terjaga.” tegas FSI lagi.
Pasalnya keraton bukan hanya menggerakkan budaya semata, sebab keraton sudah terbukti mampu menggerakkan ekonomi di Kota Solo. Maka dikhawatirkan akan menganggu perekonomian jika di dalam tubuh keraton tidak stabil.
“Maka dari itu, selain stabilitas, juga tata kelolanya harus dikuatkan secara profesional dan akuntabel.” katanya.
Karaton Surakarta Hadiningrat itu menguatkan perekonomian, pariwisata, dan marwah kota. Dan dari sanalah Surakarta dapat menapaki kembali kejayaannya. Pada tiap puncak kejayaan Surakarta, baik pada era PB II, PB IV–V, PB X, maupun masa awal republik, selalu diawali oleh peran dan eksistensi keraton. (*/ian)
