JATENGONLINE, SOLO – Terkait adanya beberapa kubu yang mengklaim berhak atas penerus raja Keraton Surakarta Hadiningrat, paska mangkatnya Sinuhun PB XIII, sehingga memicu terjadinya polemik baru.
Ketua Forum Budaya Mataram (FBM), BRM. Dr. Kusuma Putra, S.H., M.H., terkait hal itu menegaskan, bahwa sejak masa Kerajaan Mataram Islam berdiri hingga saat ini, peralihan kepemimpinan di lingkungan keraton selalu dibayangi dinamika internal keluarga.
Namun demikian, menurut Kusumo, bahwa paugeran tetap menjadi landasan suksesi, untuk tidak terjadi adanya ‘ontran-ontran’ maka keluarga dan kerabat keraton wajib menjaga kondusivitas.
Sebagai ‘punjering budoyo Jowo’ hendaknya keraton tetap menjaga dan mengutamakan ‘paugeran’ untuk menentukan raja selanjutnya, ujar Kusumo ketika menanggapi soal suksesi Keraton Kasunanan Surakarta.
Bahkan diakui Kusumo, munculnya konflik internal kerap muncul ketika pergantian kepemimpinan berlangsung. “Pada era awal berdirinya kerajaan Mataram Islam yang dimulai dari perpindahan pusat kekuasaan dari Pajang ke Mataram, hingga masa Panembahan Senopati surut pun intrik kekuasaan selalu muncul.” ujar Kusumo.
Dan terus terjadi, termasuk
ketika Mataram mencapai masa kejayaannya dibawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang berbeda karena, Sultan Agung melalui kebijakannya mampu meredam persoalan yang muncul dengan tanpa merusak kewibawaannya sebagai seorang pemimpin dan raja besar.
“Sultan Agung Hanyokrokusumo raja agung yang memiliki wibawa di mata rakyat, intrik dan persoalan tersebut mampu diselesaikan secara bijak,” imbuh Kusumo.
Namun demikian kondisinya sangat berbeda pada era Amangkurat, dimana intrik dan perebutan kekuasaan pecah menjadi konflik besar di internal keluarga istana. Selanjutnya terus berulang, hingga hampir setiap periode suksesi di Keraton Mataram, baik di Kerta, Plered, Kartasura, maupun setelah pindah ke Surakarta selalu diwarnai gesekan kelompok kepentingan perebutan kekuasaan.
“Suksesi adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi,” tegas Kusumo.
Namun prosesnya, kata Kusumo, dengan munculnya ‘ontran-ontran’ jangan sampai menghambat keberlangsungan sejarah dan pelestarian budaya Jawa di Keraton Kasunanan Surakarta.
“Keraton Kasunanan Surakarta memiliki legitimasi historis dan kultural di mata dunia,” terangnya.
Kusumo pun, menyinggung maklumat Sinuhun PB XII yang menegaskan bahwa Nagari Surakarta Hadiningrat berada di belakang Republik Indonesia. Artinya, keraton bukan hanya bagian dari sejarah kemerdekaan, namun juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa.
“Keraton memikul tanggung jawab utama sebagai pemangku adat dan budaya, menjaga tradisi, paugeran, serta nilai-nilai luhur budaya Jawa. Dan, Pemerintah memiliki peran dalam pelestarian melalui kebijakan dan dukungan anggaran.” jelasnya.
Adapun bertiupnya isu kepentingan pribadi dan kekuasaan harus dihindarkan agar keraton tetap pada ‘paugeran’ sebagai punjer budaya Jawa yang agung nan luhur.
“Intrik politik boleh saja terjadi, tetapi semua harus sepakat mengedepankan kondusivitas,” pungkas Kusumo. (*/ian)
